Aksi Penolakan BBM di Sukabumi, Mahasiswa Minta KPK Periksa BPH Migas
loading...
Gelombang penolakan kenaikan harga BBM di Sukabumi disuarakan oleh gabungan mahasiswa dari GMNI Sukabumi di bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, Senin (5/9/2022). Foto SINDOnews
A
A
A
SUKABUMI - Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) di Sukabumi disuarakan oleh gabungan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi di bundaran Tugu Adipura, Kota Sukabumi, Senin (5/9/2022).
Aksi yang diselenggarakan mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB tersebut, diisi dengan orasi dari perwakilan mahasiswa, aksi bakar ban, membawa keranda dan teatrikal mahasiswa yang memerankan para pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Tri Rismaharini, dan Sri Mulyani.
Ketua GMNI Sukabumi, Anggi Fauzi mengatakan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM subsidi, namun lebih menekankan kepada pemerintah agar kenaikan harga ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas.
"Kenapa? Karena ibu Menteri sendiri menyampaikan bahwa hari ini BBM subsidi tidak tepat sasaran artinya ada kesalahan dari pusat ke daerah atau dari hulu ke hilir dan sudah jelas-jelas perannya BPH Migas ," ujar Anggi.
Lebih lanjut Anggi mengatakan bahwa hari ini mahasiswa menuntut kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas, karena dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak mampu memberikan BBM subsidi ini dengan tepat sasaran.
"Yang kedua, tuntutan kita mendesak KPK untuk bagaimana bisa memeriksa BPH Migas terkait adanya indikasi penyelewengan penyaluran subsidi dari hulu ke hilir hingga tidak tepat sasaran," tambah Anggi.
Namun Anggi menjelaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM ini. Alasannya bahwa karena masyarakat baru saja pulih dari pandemi, namun dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi.
"Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak tepat sasaran, karena di sini lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Mau naik atau turun BBM itu, ketika BPH Migasnya tidak dibenahi dengan benar maka tetap masyarakat yang jadi korban," jelas Anggi.
Aksi yang diselenggarakan mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB tersebut, diisi dengan orasi dari perwakilan mahasiswa, aksi bakar ban, membawa keranda dan teatrikal mahasiswa yang memerankan para pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, Tri Rismaharini, dan Sri Mulyani.
Ketua GMNI Sukabumi, Anggi Fauzi mengatakan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM subsidi, namun lebih menekankan kepada pemerintah agar kenaikan harga ini juga dibarengi dengan pembenahan di BPH Migas.
"Kenapa? Karena ibu Menteri sendiri menyampaikan bahwa hari ini BBM subsidi tidak tepat sasaran artinya ada kesalahan dari pusat ke daerah atau dari hulu ke hilir dan sudah jelas-jelas perannya BPH Migas ," ujar Anggi.
Lebih lanjut Anggi mengatakan bahwa hari ini mahasiswa menuntut kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas, karena dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak mampu memberikan BBM subsidi ini dengan tepat sasaran.
"Yang kedua, tuntutan kita mendesak KPK untuk bagaimana bisa memeriksa BPH Migas terkait adanya indikasi penyelewengan penyaluran subsidi dari hulu ke hilir hingga tidak tepat sasaran," tambah Anggi.
Namun Anggi menjelaskan bahwa pihaknya tidak sepakat dengan kenaikan harga BBM ini. Alasannya bahwa karena masyarakat baru saja pulih dari pandemi, namun dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi.
"Ini jelas merugikan masyarakat dan tidak tepat sasaran, karena di sini lagi-lagi yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Mau naik atau turun BBM itu, ketika BPH Migasnya tidak dibenahi dengan benar maka tetap masyarakat yang jadi korban," jelas Anggi.
(don)
Explore More