Woman Crisis Center Pasundan Nilai Poligami Tidak Bisa Tekan HIV/AIDS

Selasa, 30 Agustus 2022 - 21:11 WIB
loading...
Woman Crisis Center Pasundan Nilai Poligami Tidak Bisa Tekan HIV/AIDS
Ilustrasi HIV/AIDS. Foto: Istimewa
A A A
BANDUNG - Perwakilan Womens Crisis Center (WCT) Pasundan, Ira Imelda mengecam pernyataan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum. Menurutnya, tidak ada korelasi poligami dengan penanggulangan HIV/AIDS.

Ira juga menilai, poligami tidak menjamin mampu menekan penularan HIV/AIDS. Pasalnya, HIV/AIDS tidak selalu menular melalui hubungan seksual.

"HIV tidak selalu tertular dari relasi seksual yang misalnya berganti-ganti pasangan, bisa jadi dari jarum suntik dan sebagainya. Jadi kalau misalnya contoh saja pakai jarum suntik karena suaminya pengguna jarum suntik, lalu disarankan poligami, kan itu enggak menjawab persoalan," beber Ira, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Poligami Tekan HIV/AIDS, Wagub Jabar Dinilai Ingin Dongkrak Popularitas

Ira menambahkan, dalam konteks HIV/AIDS, perempuan kerap diposisikan sebagai individu rentan diskriminasi gender akibat lingkungan masyarakat dan dalam relasi seksual.

Sementara itu, Koordinator Nasional Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Ayu Oktariani menilai, pernyataan Uu blunder dan berbahaya dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

"Ini gap-nya banyak banget dan agak blunder ya si bapak. Ngaco banget. Bahaya," tegas Ayu, Selasa (30/8/2022).

Baca: Sebut Poligami Solusi HIV/AIDS, Wagub Jabar Dinilai Bikin Gaduh Publik

Sebagai pengidap HIV, Ayu mengaku merasa terhina. Pasalnya, pernyataan Uu memberi kesan pengidap HIV tak lagi punya kesempatan. Padahal, para pengidap HIV masih punya kesempatan untuk menikah, bahkan dengan orang yang tak tertular.

"Aku justru lebih merasa terhina sebagai seorang HIV ya, karena kemudian kamu HIV positif dengan segala risikonya. Kan kita kalau orang sudah positif tuh ya, mereka tuh ada space yang harus mereka lalui, jangan kemudian dihukum dengan kemudian dia gak punya kesempatan," tukasnya.
(san)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1089 seconds (10.177#12.26)