Dinilai Tak Adil pada Kaum Hawa, Putri Gus Dur Minta Pergub Poligami Dikaji Ulang
Selasa, 28 Januari 2025 - 20:10 WIB
loading...
Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid meminta aturan gubernur Jakarta perihal pemberian izin perkawinan dan perceraian dikaji ulang. FOTO/ACHMAD AL FIQRI
A
A
A
JAKARTA - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid alias Alissa Wahid menyoroti aturan gubernur Jakarta perihal pemberian izin perkawinan dan perceraian. Menurutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian tidak selaras dengan Undang-Undang Perkawinan.
"Ini atas nama Gusdurian, itu berarti perda itu sebetulnya justru enggak selaras dengan norma Undang-Undang Perkawinan Nomor 19 ya, kalau enggak salah, jadinya sekarang Nomor 19 Tahun 2018 itu," kata Alissa yang juga sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
Kendati demikian, Alissa meminta agar hal tersebut harus dikaji atau ditinjau ulang kembali. Apalagi, poligami disebutnya tidak adil terhadap kaum perempuan.
"Iya, kalau kita itu harus ditinjau ulang. Lalu kemudian yang kedua, enggak cukup hanya soal regulasinya. Tapi juga normalisasi pandangan masyarakat terkait poligami itu juga pemerintah harus bekerja lebih keras sih menurut saya," tutur Alissa.
"Ini atas nama Gusdurian, itu berarti perda itu sebetulnya justru enggak selaras dengan norma Undang-Undang Perkawinan Nomor 19 ya, kalau enggak salah, jadinya sekarang Nomor 19 Tahun 2018 itu," kata Alissa yang juga sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
Kendati demikian, Alissa meminta agar hal tersebut harus dikaji atau ditinjau ulang kembali. Apalagi, poligami disebutnya tidak adil terhadap kaum perempuan.
"Iya, kalau kita itu harus ditinjau ulang. Lalu kemudian yang kedua, enggak cukup hanya soal regulasinya. Tapi juga normalisasi pandangan masyarakat terkait poligami itu juga pemerintah harus bekerja lebih keras sih menurut saya," tutur Alissa.
Lihat Juga :
