Sekkab Lutra Ingatkan ASN Jaga Netralitas-Tak Terlibat Pelanggaran Pemilu
loading...
A
A
A
LUWU UTARA - Sekretaris Kabupaten Luwu Utara (Sekkab Lutra), Armiadi, mengingat ASN senantiasa menjaga netralitas agar terhindar dari pelanggaran Pemilu. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN , TNI dan Polri di Aula Hotel Bukit Indah, Rabu (24/8/2022).
"Atas nama pemerintah daerah daerah, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Tentu hal ini menjadi penting, sebab melalui sosialisasi ini ASN mengetahui apa saja yang dapat melanggar netralitas ASN dan juga PPPK pada perhelatan Pemilu & Pemilihan," ungkap Armiadi yang juga Ketua Tim Penilai Kinerja ASN.
Ia menambahkan netralitas ASN merupakan salah satu objek yang diawasi oleh jajaran Bawaslu. Olehnya itu, pihaknya mendorong para pejabat tinggi Pratama lingkup Pemkab Lutra untuk mengikuti kegiatan ini.
"ASN harus diberikan sosialisasi untuk menghindari penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu hingga kepentingan calon atau kandidat. Oleh sebab itu, kegiatan ini kita upayakan para pejabat untuk mengikutinya, sehingga ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran berat, sedang bahkan ringan yang melibatkan ASN kita," paparnya.
Ia pun berharap usai mengikuti kegiatan ini, ASN dan PPPK tidak lagi menjadi penyumbang pelanggaran pada tiap tahapan pemilihan.
"Atas nama pemerintah daerah daerah, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Tentu hal ini menjadi penting, sebab melalui sosialisasi ini ASN mengetahui apa saja yang dapat melanggar netralitas ASN dan juga PPPK pada perhelatan Pemilu & Pemilihan," ungkap Armiadi yang juga Ketua Tim Penilai Kinerja ASN.
Ia menambahkan netralitas ASN merupakan salah satu objek yang diawasi oleh jajaran Bawaslu. Olehnya itu, pihaknya mendorong para pejabat tinggi Pratama lingkup Pemkab Lutra untuk mengikuti kegiatan ini.
"ASN harus diberikan sosialisasi untuk menghindari penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu hingga kepentingan calon atau kandidat. Oleh sebab itu, kegiatan ini kita upayakan para pejabat untuk mengikutinya, sehingga ke depan tidak lagi terjadi pelanggaran berat, sedang bahkan ringan yang melibatkan ASN kita," paparnya.
Ia pun berharap usai mengikuti kegiatan ini, ASN dan PPPK tidak lagi menjadi penyumbang pelanggaran pada tiap tahapan pemilihan.
(tri)