Harga Tiket Pesawat Mahal, Warga Merasa Natuna Belum Merdeka

"Untuk pemerintah aja dengan harga Rp2,5 juta ke Batam. Pulang-pergi bisa Rp5 juta dan mereka nombok Rp1 juta karena biaya perjalanan dinas hanya Rp4 juta," ungkapnya.



Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, Pemerintah Kabupaten Natuna bisa melakukan komunikasi terkait mahalnya harga tiket pesawat dengan Pemerintah Pusat atau Kementerian Perhubungan.

Hal ini dilakukan untuk menjembatani pertemuan dengan pihak maskapai agar memperhatikan kebutuhan transportasi di Natuna yang sangat minim.

Pihak maskapai dinilai tidak melakukan pelanggaran terkait penetapan tarif batas atas harga tiket pesawat. Namun, maskapai bisa mempertimbangkan aspek sosial kebutuhan masyarakat Natuna.

"Secara ketentuan tidak ada masalah pelanggaran yang dilakukan maskapai. Namun pihak maskapai bisa mempertimbangkan harga, mengingat aspek sosial kebutuhan masyarakat. Kan tidak semua orang Natuna kaya. Rata-rata tingkat ekonominya menengah ke bawah," kata Lagat Parroha Patar Siadari.

Lagat memaparkan, harga tiket pesawat yang mahal dapat mempersempit ruang gerak masyarakat. Nantinya bisa berimbas pada kunjungan ke Natuna.