Kisruh PPDB, Wali Murid Minta Surat Keterangan Domisili Dihapus
Selasa, 30 Juni 2020 - 10:58 WIB
loading...
Ratusan wali murid mendatangi Balai Kota Surabaya, mereka mengeluhkan kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Surabaya. Foto/iNews TV/Hari Tambayong
A
A
A
SURABAYA - Kesal dengan perosoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ratusan wali murid di Kota Surabaya, beramai-ramai mendatangi Balai Kota Surabaya, menuntut bertemu langsung Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.
(Baca juga: Ajaib 35 Ibu Hamil Positif COVID-19 Bayinya Dilahirkan Negatif )
Kekesalan walu murid ini semakin memuncak, setelah sebelumnya mereka yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, tidak ditemui oleh Kepala Dindik Kota Surabaya.
Mereka mengeluhkan PPDB dengan sistem zonasi karena adanya surat keterangan domisili yang dianggap rancu. Para wali murid menuntut penghapusan syarat surat keterangan domisili karena anak-anak yang dekat dengan sekolah menjadi tersingkir.
Salah satu orang tua murid, Bagus mengatakan, merasa aneh dengan PPDB zonasi kali ini, karena rumahnya dekat dengan sekolah, namun anaknya tidak bisa diterima di SMP tersebut. "Kami minta agar Dindik Kota Surabaya memakai acuan jarak PPDB zonasi menggunakan kartu keluarga, bukan surat keterangan domisili," tegasnya.
(Baca juga: 7 RS Rujukan di Sidoarjo Tidak Menerima Pasien COVID-19 )
Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto yang menemui para wali murid tersebut, menyatakan akan menyampaikan aspirasi para wali murid ke Dindik Kota Surabaya. "Salah satu aspirasinya adalah penghaspusan syarat surat keterangan domisili, memaksimalkan pagu yang ada, serta memberikan solusi untuk warga yang jauh dari sekolah negeri," terangnya.
(Baca juga: Ajaib 35 Ibu Hamil Positif COVID-19 Bayinya Dilahirkan Negatif )
Kekesalan walu murid ini semakin memuncak, setelah sebelumnya mereka yang mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, tidak ditemui oleh Kepala Dindik Kota Surabaya.
Mereka mengeluhkan PPDB dengan sistem zonasi karena adanya surat keterangan domisili yang dianggap rancu. Para wali murid menuntut penghapusan syarat surat keterangan domisili karena anak-anak yang dekat dengan sekolah menjadi tersingkir.
Salah satu orang tua murid, Bagus mengatakan, merasa aneh dengan PPDB zonasi kali ini, karena rumahnya dekat dengan sekolah, namun anaknya tidak bisa diterima di SMP tersebut. "Kami minta agar Dindik Kota Surabaya memakai acuan jarak PPDB zonasi menggunakan kartu keluarga, bukan surat keterangan domisili," tegasnya.
(Baca juga: 7 RS Rujukan di Sidoarjo Tidak Menerima Pasien COVID-19 )
Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Irvan Widyanto yang menemui para wali murid tersebut, menyatakan akan menyampaikan aspirasi para wali murid ke Dindik Kota Surabaya. "Salah satu aspirasinya adalah penghaspusan syarat surat keterangan domisili, memaksimalkan pagu yang ada, serta memberikan solusi untuk warga yang jauh dari sekolah negeri," terangnya.
(eyt)
Lihat Juga :
