CCTV dan APAR Bakal Jadi Syarat Urus IMB di Makassar

“Bisa sampai kami anggarkan 200 lorong dulu. Bisa juga nanti penunjukan langsung di perusahaan. Kerjasama dengan penyedia,” ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Andi Zulkifli Nanda berujar, pengadaan CCTV dan APAR dalam persyaratan IMB perlu penguatan regulasi. Jangan sampai, hal ini justru dinilai malah memberatkan masyarakat.

“Jangan sampai dengan adanya itu bisa dianggap mahal dalam hal memberikan pelayanan. Tetapi untuk perlindungan masyarakat saya kira tidam ada masalah. Tinggal regulasinya saja kita bicarakan nanti. Bisa dalam bentuk Perwali,” jelasnya.



Untuk tahap awal, pihaknya mengaku akan fokus menyasar pelaku usaha, baru kemudian rumah-rumah tinggal.

“Pelaku usaha harus menyiapkan CCTV untuk tempat-tempat publik. Nanti kami juga rapatkan dengan Damkar, untuk meminta data zona wilayah yang banyak terjadi kebakaran,” pungkasnya.