7 Kapolda Sumbar Sedekade Terakhir, Nomor 6 Terjerat Kasus Narkoba
loading...
Terdapat tujuh Kapolda Sumbar yang menjabat dari tahun 2014 hingga 2024. Salah satu dari mereka harus berurusan dengan hukum karena terjerat kasus narkoba. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Terdapat tujuh Kapolda Sumatera Barat (Sumbar) yang menjabat selama satu dekade terakhir dari tahun 2014 hingga 2024. Salah satu dari mereka harus berurusan dengan hukum karena terjerat kasus narkoba.
Jabatan Kapolda Sumbar diemban oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, karena tergolong polda tipe A.
Ketika masih berpangkat Irjen Polisi, Noer Ali sempat duduki posisi Kapolda Sumbar dari tahun 2013-2014. Setelah itu dirinya dimutasi menjadi Kapolda Jawa Tengah.
Noer Ali lahir 10 Oktober 1958, di Magelang, Jawa Tengah. Jabatan terakhirnya di Polri adalah Kabaintelkam Polri di tahun 2016 lalu.
Bambang Sri Herwanto menggantikan Noer Ali sebagai Kapolda Sumbar pada 18 Maret 2014. Jabatan tersebut diemban hingga tahun 2015, setelahnya ia dipercaya untuk menjadi Direktur Program Pascasarjana STIK.
Bambang yang lahir pada 1 Maret 1962, berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Sebelum pensiun, ia sempat menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri di tahun 2019.
Purnawirawan Polri ini sempat menjabat Kapolda Sumbar dari tahun 2015 hingga 2017. Setelah itu, ia dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur Akpol.
Basarudin diketahui lahir pada 25 Mei 1961, di Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pensiun, ia sempat menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri di tahun 2017.
Selanjutnya ada Irjen Fakhrizal yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sumbar dari tahun 22 Desember 2016 hingga 6 Desember 2019. Setelah itu ia ditunjuk jadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.
Namun pada tahun 2020, pria asal Agam ini justru memilih untuk keluar dari kepolisian. Karena kala itu ia dituding terlibat dalam politik praktis dengan deklarasi Fakhrizal sebagai calon gubernur Sumbar dan maraknya baliho bergambar dirinya.
Selanjutnya ada Toni Harmanto yang pernah jabat Kapolda Sumbar dari tahun 2019 hingga 2021. Ia lalu terkena mutasi untuk menerima jabatan baru sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Toni Harmanto lahir pada 5 Oktober 1965, di Jakarta dan mulai masuk ke Polri setelah lulus dari Akpol 1988. Jabatan terakhirnya adalah menjadi Kapolda Jawa Timur di tahun 2022.
Pria kelahiran 23 November 1970 itu sempat menjabat sebagai Kapolda Sumbar di tahun 2021 lalu. Kemudian di tahun 2022, ia ditunjuk untuk menjadi Kapolda Jawa Timur, baru beberapa hari menjabat dirinya harus berhadapan dengan kasus narkoba.
Hingga pada akhirnya Teddy menerima putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Irjen Pol Suharyono adalah Kapolda Sumatera Barat yang masih aktif sampai saat ini setelah menggantikan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra pada 14 Oktober 2022 silam.
Dalam riwayat kariernya, lulusan Akpol 1992 ini pernah menjabat sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri (Penugasan pada Badan Intelijen Negara) di 2017, dan Penyidik Utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020.
Jabatan Kapolda Sumbar diemban oleh Perwira Tinggi (Pati) Polri bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, karena tergolong polda tipe A.
7 Kapolda Sumbar Sedekade Terakhir
1. Komjen Pol (Purn) Noer Ali
Ketika masih berpangkat Irjen Polisi, Noer Ali sempat duduki posisi Kapolda Sumbar dari tahun 2013-2014. Setelah itu dirinya dimutasi menjadi Kapolda Jawa Tengah.
Noer Ali lahir 10 Oktober 1958, di Magelang, Jawa Tengah. Jabatan terakhirnya di Polri adalah Kabaintelkam Polri di tahun 2016 lalu.
2. Irjen Pol (Purn) Bambang Sri Herwanto
Bambang Sri Herwanto menggantikan Noer Ali sebagai Kapolda Sumbar pada 18 Maret 2014. Jabatan tersebut diemban hingga tahun 2015, setelahnya ia dipercaya untuk menjadi Direktur Program Pascasarjana STIK.
Bambang yang lahir pada 1 Maret 1962, berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah. Sebelum pensiun, ia sempat menjabat sebagai Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri di tahun 2019.
3. Irjen Pol (Purn) Basarudin
Purnawirawan Polri ini sempat menjabat Kapolda Sumbar dari tahun 2015 hingga 2017. Setelah itu, ia dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur Akpol.
Basarudin diketahui lahir pada 25 Mei 1961, di Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pensiun, ia sempat menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri di tahun 2017.
4. Irjen Pol (Purn) Fakhrizal
Selanjutnya ada Irjen Fakhrizal yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sumbar dari tahun 22 Desember 2016 hingga 6 Desember 2019. Setelah itu ia ditunjuk jadi Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri.
Namun pada tahun 2020, pria asal Agam ini justru memilih untuk keluar dari kepolisian. Karena kala itu ia dituding terlibat dalam politik praktis dengan deklarasi Fakhrizal sebagai calon gubernur Sumbar dan maraknya baliho bergambar dirinya.
5. Irjen Pol (Purn) Toni Harmanto
Selanjutnya ada Toni Harmanto yang pernah jabat Kapolda Sumbar dari tahun 2019 hingga 2021. Ia lalu terkena mutasi untuk menerima jabatan baru sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Toni Harmanto lahir pada 5 Oktober 1965, di Jakarta dan mulai masuk ke Polri setelah lulus dari Akpol 1988. Jabatan terakhirnya adalah menjadi Kapolda Jawa Timur di tahun 2022.
6. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra
Pria kelahiran 23 November 1970 itu sempat menjabat sebagai Kapolda Sumbar di tahun 2021 lalu. Kemudian di tahun 2022, ia ditunjuk untuk menjadi Kapolda Jawa Timur, baru beberapa hari menjabat dirinya harus berhadapan dengan kasus narkoba.
Hingga pada akhirnya Teddy menerima putusan penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
7. Irjen Pol Suharyono
Irjen Pol Suharyono adalah Kapolda Sumatera Barat yang masih aktif sampai saat ini setelah menggantikan Irjen Pol Teddy Minahasa Putra pada 14 Oktober 2022 silam.
Dalam riwayat kariernya, lulusan Akpol 1992 ini pernah menjabat sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri (Penugasan pada Badan Intelijen Negara) di 2017, dan Penyidik Utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2020.
(shf)
Lihat Juga :
