Anggaran Kurang, Pemilihan Pangulu Serentak di Simalungun Terancam Tertunda

"Tahapan Pilkades sedang berjalan, setelah perubahan Perda tentang desa selesai, dan penambahan anggaran akan diusulkan di perubahan APBD Kabupaten Simalungun, tahun anggaran 2022, yang kemungkinan dibahas Agustus 2022," sebut Jonni.

Sikap tegas diambil anggota DPRD Kabupaten Simalungun, dari Partai Nasdem, Jahenson Saragih. Dia menegaskan, akan menggugat Pemkab Simalungun, jika menunda pelaksanakan Pilkades secara serentak pada tahun ini.

Menurut Jahenson Saragih, tidak ada alasan Pemkab Simalungun menunda pelaksanakan Pilkades secara serentak, karena masa jabatan Kades atau Pangulu Nagori akan berakhir pada Agustus mendatang.



Pelaksanaan Pilkades tersebut, menurutnya sudah diatur dalam undang-undang dan sudah selesai dibahas di DPRD Kabupaten Simalungun. "Tidak ada alasan, untuk tidak melaksanakan Pilkades pada Agustus mendatang. Jika ditunda, kami akan menggugat," ujar Jahenson Saragih.

Dia menambahkan, masalah kekurangan anggaran pelaksanaan Pilkades harus segera disikapi karena sebelumnya sudah diusulkan ditampung di APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2022 sebesar Rp14 miliar, namun ternyata hanya direalisasikan sebesar Rp1,4 miliar.

"Masalah anggaran tidak boleh menjadi alasan Pemkab Simalungun, untuk menunda Pilkades serentak, karena kegiatannya bukan mendadak. Jika ditunda kami akan menggugatnya, karena pemerintah daerah mematikan demokrasi di desa," ujarnya.