Baru Terdata 33,96 Persen, BPS Sumsel Sisakan Banyak PR
loading...
Baru Terdata 33,96 Persen, BPS Sumsel Sisakan Banyak PR. Foto/SINDOnews/Dede Feb
A
A
A
PALEMBANG - Sensus Penduduk Online 2020 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel sejak 15 Februari - 29 Mei 2020 telah selesai.
Namun, dengan jangka waktu yang sempat diperpanjang tersebut, BPS baru berhasil mendata sebanyak 33,96 persen masyarakat.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 tentunya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi pihaknya.
Seperti belum terdatanya secara maksimal penduduk Sumsel dikarenakan kendala sinyal sambungan internet yang dibutuhkan pada pelaksanaan sensus penduduk secara daring tersebut, hingga persoalan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mencatatkan dirinya secara mandiri.
"Masih ada PR tentunya, karenanya kita akan mendatangi kembali masyarakat secara langsung untuk melakukan sensus dengan menggunakan sistem Drop Off Pick Up (DOPU) pada 1 - 30 September nanti. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Endang Tri Wahyuningsih saat diwawancarai SINDOnews, Rabu (24/06/2020).
Endang menambahkan, untuk teknis pelaksanaan Sensus Penduduk dengan sistem DOPU yang diperkirakan digelar masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sedang dalam tahap penyusunan.
Sementara untuk capaian tertinggi pendataan pada Sensus Penduduk Online 2020 di Sumsel ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yakni sebesar 68,11 persen, kemudian Muara Enim 64,18 persen, Musi Banyuasin 60,88 persen.
"Untuk capaian Sensus Penduduk terendah yakni Musi Rawas 14,09 persen. Namun ini terbilang tinggi karena target sebelumnya hanya 10 persen. Tentu semua capaian ini semua berkat peran serta masyarakat Sumsel, termasuk dari kalangan media," tuturnya. (Baca juga: Terekam CCTV, Seorang Napi di Lapas Sekayu Melarikan Diri)
Secara umum, kata Endang, pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 tersebut terbilang sukses meski refocussing anggaran yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini berimbas pada pengurangan anggaran pelaksanaan Sensus Penduduk tahun ini hingga mencapai Rp1 triliun atau dari total anggaran Rp4 triliun sebelumnya berkurang menjadi Rp3 triliun.
"Ini tentunya menjadi bekal yang luar biasa untuk pelaksanaan sensus penduduk secara online kedepannya," tandasnya.
Namun, dengan jangka waktu yang sempat diperpanjang tersebut, BPS baru berhasil mendata sebanyak 33,96 persen masyarakat.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 tentunya masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bagi pihaknya.
Seperti belum terdatanya secara maksimal penduduk Sumsel dikarenakan kendala sinyal sambungan internet yang dibutuhkan pada pelaksanaan sensus penduduk secara daring tersebut, hingga persoalan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam mencatatkan dirinya secara mandiri.
"Masih ada PR tentunya, karenanya kita akan mendatangi kembali masyarakat secara langsung untuk melakukan sensus dengan menggunakan sistem Drop Off Pick Up (DOPU) pada 1 - 30 September nanti. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan," ujar Endang Tri Wahyuningsih saat diwawancarai SINDOnews, Rabu (24/06/2020).
Endang menambahkan, untuk teknis pelaksanaan Sensus Penduduk dengan sistem DOPU yang diperkirakan digelar masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sedang dalam tahap penyusunan.
Sementara untuk capaian tertinggi pendataan pada Sensus Penduduk Online 2020 di Sumsel ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yakni sebesar 68,11 persen, kemudian Muara Enim 64,18 persen, Musi Banyuasin 60,88 persen.
"Untuk capaian Sensus Penduduk terendah yakni Musi Rawas 14,09 persen. Namun ini terbilang tinggi karena target sebelumnya hanya 10 persen. Tentu semua capaian ini semua berkat peran serta masyarakat Sumsel, termasuk dari kalangan media," tuturnya. (Baca juga: Terekam CCTV, Seorang Napi di Lapas Sekayu Melarikan Diri)
Secara umum, kata Endang, pelaksanaan Sensus Penduduk Online 2020 tersebut terbilang sukses meski refocussing anggaran yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini berimbas pada pengurangan anggaran pelaksanaan Sensus Penduduk tahun ini hingga mencapai Rp1 triliun atau dari total anggaran Rp4 triliun sebelumnya berkurang menjadi Rp3 triliun.
"Ini tentunya menjadi bekal yang luar biasa untuk pelaksanaan sensus penduduk secara online kedepannya," tandasnya.
(boy)
Explore More