Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Solar Subsidi di Natuna Dinikmati Masyarakat Menengah ke Atas, Pengawasan Pertamina Dinilai Lemah
loading...
A
A
A
Pasalnya BBM solar bersubsidi juga dinikmati oleh kalangan umum. Selain itu, pihaknya akan memanggil 13 penyalur BBM di wilayah Kabupaten Natuna.
"Pengawasan ini yang penting ditingkatkan. Bukan nelayan yang menikmati subsidi solar, tapi ada kendaraan umum yang plat kuning dan hitam," ungkapnya.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Natuna, Iskandar Ahmad mengatakan, ada syarat dalam memberikan rekomendasi BBM solar bersubsidi kepada nelayan. Salah satu syarat berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Selama ini, syarat tersebut tidak digunakan dalam memberikan rekomendasi nelayan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Di Kabupaten Natuna, nelayan yang memiliki TDKP sekitar 50 persen atau 1.439 unit dari total 2.817 unit.
"Kalau pembelian solar tidak berdasarkan TDKP, akan bermasalah. Seharusnya nelayan tidak bisa ambil solar subsidi," kata Iskandar Ahmad.
TDKP merupakan perizinan di bidang perikanan nelayan skala kecil antara kapal 1GT hingga 10GT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau menargetkan para nelayan di Natuna akan mendapatkan TDKP hingga akhir tahun 2022.
Pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelesaikan penerbitan TDKP, agar tidak terjadi masalah penyaluran BBM solar bersubsidi.
"Pengawasan ini yang penting ditingkatkan. Bukan nelayan yang menikmati subsidi solar, tapi ada kendaraan umum yang plat kuning dan hitam," ungkapnya.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Natuna, Iskandar Ahmad mengatakan, ada syarat dalam memberikan rekomendasi BBM solar bersubsidi kepada nelayan. Salah satu syarat berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Selama ini, syarat tersebut tidak digunakan dalam memberikan rekomendasi nelayan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Di Kabupaten Natuna, nelayan yang memiliki TDKP sekitar 50 persen atau 1.439 unit dari total 2.817 unit.
"Kalau pembelian solar tidak berdasarkan TDKP, akan bermasalah. Seharusnya nelayan tidak bisa ambil solar subsidi," kata Iskandar Ahmad.
TDKP merupakan perizinan di bidang perikanan nelayan skala kecil antara kapal 1GT hingga 10GT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau menargetkan para nelayan di Natuna akan mendapatkan TDKP hingga akhir tahun 2022.
Pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelesaikan penerbitan TDKP, agar tidak terjadi masalah penyaluran BBM solar bersubsidi.
(don)
Explore More