Solar Subsidi di Natuna Dinikmati Masyarakat Menengah ke Atas, Pengawasan Pertamina Dinilai Lemah
Kamis, 16 Juni 2022 - 11:00 WIB
loading...
Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan dan masyarakat kurang mampu di Natuna juga dinikmati masyarakat menengah ke atas. Foto SINDOnews
A
A
A
NATUNA - Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan dan masyarakat kurang mampu di Natuna juga dinikmati masyarakat menengah ke atas.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki mengatakan, sistem pengawasan yang saat ini berada di Pertamina sangat lemah. Baca juga: Catat! Bayar BBM Pakai Smartphone di SPBU Aman pada Jarak Tertentu
Akibatnya, minyak solar saat ini langka bagi para nelayan. Dikhawatirkan Pertamina tidak menjalankan fungsi pengawasan distribusi solar bersubsidi secara tepat.
"Pengawasan ada di Pertamina. Ada kelemahan dalam pengawasan karena ada oknum yang bermain dengan SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi. Ada juga nelayan yang nakal," ujar Marzuki, Kamis (16/06/2022).
Marzuki melanjutkan, Kabupaten Natuna mendapat kuota BBM solar sebanyak 7.275 Kiloliter di tahun 2021. Namun, kuota BBM solar saat itu terjadi kelebihan yang mencapai 8.380 kiloliter. Sementara tahun 2022, kuota BBM solar di Natuna sebesar 7.751 kiloliter.
Di sisi lain, pemberian BBM solar bersubsidi kepada nelayan dihitung berdasarkan unit kapal. Namun perhitungan kuota tersebut dianggap kurang tepat.
Hal itu disebabkan para nelayan di Natuna melaut di perbatasan negara atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga berhari-hari. Terutama nelayan yang menggunakan kapal 5 Gross Ton (GT).
"Kalau dihitung, memang tak cukup karena nelayan Natuna yang kapal 5GT bisa berhari-hari melaut dengan jarak yang jauh. Bahkan sampai di perbatasan," katanya. Baca juga:Polda Bali Gerebek Gudang Penimbunan BBM, Sita 11.400 Liter Solar Subsidi
Ia menilai, lemahnya sistem pengawasan terhadap BBM solar bersubsidi menimbulkan keributan di kalangan nelayan Natuna. DPRD Kabupaten Natuna akan meminta BPH Migas untuk mengkaji ulang pemberian kuota BBM solar bersubsidi kepada nelayan.
Pasalnya BBM solar bersubsidi juga dinikmati oleh kalangan umum. Selain itu, pihaknya akan memanggil 13 penyalur BBM di wilayah Kabupaten Natuna.
"Pengawasan ini yang penting ditingkatkan. Bukan nelayan yang menikmati subsidi solar, tapi ada kendaraan umum yang plat kuning dan hitam," ungkapnya.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Natuna, Iskandar Ahmad mengatakan, ada syarat dalam memberikan rekomendasi BBM solar bersubsidi kepada nelayan. Salah satu syarat berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Selama ini, syarat tersebut tidak digunakan dalam memberikan rekomendasi nelayan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Di Kabupaten Natuna, nelayan yang memiliki TDKP sekitar 50 persen atau 1.439 unit dari total 2.817 unit.
"Kalau pembelian solar tidak berdasarkan TDKP, akan bermasalah. Seharusnya nelayan tidak bisa ambil solar subsidi," kata Iskandar Ahmad.
TDKP merupakan perizinan di bidang perikanan nelayan skala kecil antara kapal 1GT hingga 10GT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau menargetkan para nelayan di Natuna akan mendapatkan TDKP hingga akhir tahun 2022.
Pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelesaikan penerbitan TDKP, agar tidak terjadi masalah penyaluran BBM solar bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki mengatakan, sistem pengawasan yang saat ini berada di Pertamina sangat lemah. Baca juga: Catat! Bayar BBM Pakai Smartphone di SPBU Aman pada Jarak Tertentu
Akibatnya, minyak solar saat ini langka bagi para nelayan. Dikhawatirkan Pertamina tidak menjalankan fungsi pengawasan distribusi solar bersubsidi secara tepat.
"Pengawasan ada di Pertamina. Ada kelemahan dalam pengawasan karena ada oknum yang bermain dengan SPBU untuk mendapatkan solar bersubsidi. Ada juga nelayan yang nakal," ujar Marzuki, Kamis (16/06/2022).
Marzuki melanjutkan, Kabupaten Natuna mendapat kuota BBM solar sebanyak 7.275 Kiloliter di tahun 2021. Namun, kuota BBM solar saat itu terjadi kelebihan yang mencapai 8.380 kiloliter. Sementara tahun 2022, kuota BBM solar di Natuna sebesar 7.751 kiloliter.
Di sisi lain, pemberian BBM solar bersubsidi kepada nelayan dihitung berdasarkan unit kapal. Namun perhitungan kuota tersebut dianggap kurang tepat.
Hal itu disebabkan para nelayan di Natuna melaut di perbatasan negara atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hingga berhari-hari. Terutama nelayan yang menggunakan kapal 5 Gross Ton (GT).
"Kalau dihitung, memang tak cukup karena nelayan Natuna yang kapal 5GT bisa berhari-hari melaut dengan jarak yang jauh. Bahkan sampai di perbatasan," katanya. Baca juga:Polda Bali Gerebek Gudang Penimbunan BBM, Sita 11.400 Liter Solar Subsidi
Ia menilai, lemahnya sistem pengawasan terhadap BBM solar bersubsidi menimbulkan keributan di kalangan nelayan Natuna. DPRD Kabupaten Natuna akan meminta BPH Migas untuk mengkaji ulang pemberian kuota BBM solar bersubsidi kepada nelayan.
Pasalnya BBM solar bersubsidi juga dinikmati oleh kalangan umum. Selain itu, pihaknya akan memanggil 13 penyalur BBM di wilayah Kabupaten Natuna.
"Pengawasan ini yang penting ditingkatkan. Bukan nelayan yang menikmati subsidi solar, tapi ada kendaraan umum yang plat kuning dan hitam," ungkapnya.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Natuna, Iskandar Ahmad mengatakan, ada syarat dalam memberikan rekomendasi BBM solar bersubsidi kepada nelayan. Salah satu syarat berupa Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP).
Selama ini, syarat tersebut tidak digunakan dalam memberikan rekomendasi nelayan untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi. Di Kabupaten Natuna, nelayan yang memiliki TDKP sekitar 50 persen atau 1.439 unit dari total 2.817 unit.
"Kalau pembelian solar tidak berdasarkan TDKP, akan bermasalah. Seharusnya nelayan tidak bisa ambil solar subsidi," kata Iskandar Ahmad.
TDKP merupakan perizinan di bidang perikanan nelayan skala kecil antara kapal 1GT hingga 10GT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau menargetkan para nelayan di Natuna akan mendapatkan TDKP hingga akhir tahun 2022.
Pihaknya akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyelesaikan penerbitan TDKP, agar tidak terjadi masalah penyaluran BBM solar bersubsidi.
(don)
Lihat Juga :
