Gaji Pokok Rp23 Juta, Ribuan CPMI di Jabar Serbu Peluang Kerja di Korsel
Selasa, 12 April 2022 - 15:32 WIB
loading...
Calon pekerja migran memburu rezeki di Korsel demi gaji besar. Foto: Agung/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Ribuan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menyerbu kegiatan pendaftaran dan verifikasi CPMI yang digelar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kampus Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Para CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah di Jabar, bahkan di antaranya ada yang berasal dari Lampung. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi yang disambut antusias CPMI tersebut digelar seiring kembali dibukanya keran penempatan PMI di Korea Selatan (Korsel).
Berdasarkan pantauan dan Informasi yang diperoleh, Kampus Ikopin Jatinangor penuh oleh para CPMI. Di hari kedua pendaftaran dan verifikasi tersebut, sedikitnya 1.400 CPMI mendaftar dan di hari pertama kemarin, sudah terdaftar sedikitnya 1.600 CPMI.
Setelah mendapatkan arahan dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang hadir langsung dalam kegiatan yang digelar selama sepekan ke depan itu, satu per satu CPMI langsung mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan.
Baca juga: Calon Pekerja Migran Dinilai Butuh Kemudahan Layanan dan Akses
"Animonya (CPMI) sangat tinggi. Tahun ini, sebanyak 19.993 CPMI mendaftarkan diri untuk penempatan di Korea Selatan. Mudah-mudahan, mereka yang mendaftar dan menjalani verifikasi dinyatakan lulus, apalagi Korea Selatan juga tidak menetapkan kuota PMI setelah membuka kembali keran PMI tahun ini," tutur Benny, Selasa (12/4/2022).
Menurut Benny, penempatan CPMI dalam program Government to Government (G to G) ke Korsel ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap CPMI dan PMI, sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Hal inilah yang ingin kita wujudkan, kita buktikan bahwa negara memberikan berbagai bentuk fasilitas, kemudahan, bahkan kemurahan biaya bagi para CPMI," tegasnya, seraya menyebut kegiatan serupa juga digelar di Semarang dan Manado.
Benny menjelaskan, BP2MI kini memberikan fasilitas dana keberangkatan CPMI melalui skema kredit tanpa agunan (KTA) dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta.
Para CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah di Jabar, bahkan di antaranya ada yang berasal dari Lampung. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi yang disambut antusias CPMI tersebut digelar seiring kembali dibukanya keran penempatan PMI di Korea Selatan (Korsel).
Berdasarkan pantauan dan Informasi yang diperoleh, Kampus Ikopin Jatinangor penuh oleh para CPMI. Di hari kedua pendaftaran dan verifikasi tersebut, sedikitnya 1.400 CPMI mendaftar dan di hari pertama kemarin, sudah terdaftar sedikitnya 1.600 CPMI.
Setelah mendapatkan arahan dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang hadir langsung dalam kegiatan yang digelar selama sepekan ke depan itu, satu per satu CPMI langsung mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan.
Baca juga: Calon Pekerja Migran Dinilai Butuh Kemudahan Layanan dan Akses
"Animonya (CPMI) sangat tinggi. Tahun ini, sebanyak 19.993 CPMI mendaftarkan diri untuk penempatan di Korea Selatan. Mudah-mudahan, mereka yang mendaftar dan menjalani verifikasi dinyatakan lulus, apalagi Korea Selatan juga tidak menetapkan kuota PMI setelah membuka kembali keran PMI tahun ini," tutur Benny, Selasa (12/4/2022).
Menurut Benny, penempatan CPMI dalam program Government to Government (G to G) ke Korsel ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap CPMI dan PMI, sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak.
"Hal inilah yang ingin kita wujudkan, kita buktikan bahwa negara memberikan berbagai bentuk fasilitas, kemudahan, bahkan kemurahan biaya bagi para CPMI," tegasnya, seraya menyebut kegiatan serupa juga digelar di Semarang dan Manado.
Benny menjelaskan, BP2MI kini memberikan fasilitas dana keberangkatan CPMI melalui skema kredit tanpa agunan (KTA) dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta.
Lihat Juga :
