Gaji Pokok Rp23 Juta, Ribuan CPMI di Jabar Serbu Peluang Kerja di Korsel

BANDUNG - Ribuan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menyerbu kegiatan pendaftaran dan verifikasi CPMI yang digelar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kampus Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Para CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah di Jabar, bahkan di antaranya ada yang berasal dari Lampung. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi yang disambut antusias CPMI tersebut digelar seiring kembali dibukanya keran penempatan PMI di Korea Selatan (Korsel).

Berdasarkan pantauan dan Informasi yang diperoleh, Kampus Ikopin Jatinangor penuh oleh para CPMI. Di hari kedua pendaftaran dan verifikasi tersebut, sedikitnya 1.400 CPMI mendaftar dan di hari pertama kemarin, sudah terdaftar sedikitnya 1.600 CPMI.

Setelah mendapatkan arahan dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani yang hadir langsung dalam kegiatan yang digelar selama sepekan ke depan itu, satu per satu CPMI langsung mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan.



"Animonya (CPMI) sangat tinggi. Tahun ini, sebanyak 19.993 CPMI mendaftarkan diri untuk penempatan di Korea Selatan. Mudah-mudahan, mereka yang mendaftar dan menjalani verifikasi dinyatakan lulus, apalagi Korea Selatan juga tidak menetapkan kuota PMI setelah membuka kembali keran PMI tahun ini," tutur Benny, Selasa (12/4/2022).

Menurut Benny, penempatan CPMI dalam program Government to Government (G to G) ke Korsel ini merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap CPMI dan PMI, sekaligus mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak.

"Hal inilah yang ingin kita wujudkan, kita buktikan bahwa negara memberikan berbagai bentuk fasilitas, kemudahan, bahkan kemurahan biaya bagi para CPMI," tegasnya, seraya menyebut kegiatan serupa juga digelar di Semarang dan Manado.

Benny menjelaskan, BP2MI kini memberikan fasilitas dana keberangkatan CPMI melalui skema kredit tanpa agunan (KTA) dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta.



Sehingga, CPMI yang akan diberangkatkan tak perlu menjual harta keluarganya atau meminjam uang kepada rentenir.

"Jadi, jika mereka butuh biaya untuk berangkat hingga Rp100 juta, itu disiapkan negara dalam bentuk pinjaman yang dicicil selama mereka bekerja. Kita ingin mewujudkan mimpi mereka tanpa harus menjual harta keluarganya, tanpa harus pinjam kepada rentenir," jelasnya.

Selain program G to G, pihaknya juga menyiapkan program Government to Privat (G to P). Menurutnya, skema penempatan CPMI oleh negara harus lebih berkualitas dibandingkan dengan penempatan CPMI oleh pihak swasta.

"Skema penempatan CPMI oleh negara, juga sekaligus untuk memerangi penempatan CPMI ilegal oleh sindikat dan mafia. Gak boleh anak bangsa diperjualbelikan. Ini aib bagi negara kalau kalah melawan mafia dan sindikat," tandasnya.

Wakil Rektor III Ikopin, Indra Fahmi menambahkan, sejak 2012 silam, pihaknya ditunjuk BP2MI sebagai fasilitator pendaftaran dan verifikasi, termasuk penempatan CPMI.



"Kita mengikuti arahan dan kebijakan yang dikeluarkan BP2MI. Kita akan sungguh- sungguh dalam pelindungan CPMI karena mereka calon pahlawan devisa," katanya.

Indra juga mengungkapkan bahwa antusiasme CPMI untuk mendaftar penempatan di Korsel kali ini sangat besar. Bahkan, kata Indra, para CPMI dari berbagai daerah di Jabar, termasuk luar Jabar sudah hadir di Kampus Ikopin sejak dini hari tadi.

"Animonya luar biasa, hari ini saja berdasarkan informasi jam 12 malam sudah ada yang masuk ke kampus Ikopin. Kita punya lahan 28 hektare, ini penuh sama bis dan kendaraan CPMI dari Jabar, bahkan ada juga dari Lampung," sebutnya.

Sementara itu, salah seorang CPMI asal Kroya, Indramayu, Tasrif (27) mengungkapkan, berbagai bidang lapangan kerja, mulai perikanan hingga manufaktur dibuka dalam pendaftaan dan verifikasi CPMI ini.



Sebelum mendaftar, para CPMI ini harus memiliki sertifikasi kompetensi terkait keahlian di bidang yang dilamar. Para CPMI ini juga tergabung dalam berbagai lembaga pendidikan keterampilan (LPK) di masing-masing daerah.

"Ini tuh masih proses awal, baru verifikasi dokumen. Prosesnya masih panjang," ungkapnya.

Setelah proses ini, para CPMI yang telah terdaftar akan menjalani serangkaian tes, salah satunya tes bahasa Korea hingga tes keterampilan sesuai bidang pekerjaan yang dipilih.

"Ada tesnya. Bahasa Korea dari menulis dan mendengar, katanya langsung dari perusahaan. Setelah lolos, baru tes skill," sebutnya.

Tasrif juga mengakui bahwa ketertarikannya menjadi PMI tak lepas dari nominal gaji yang diberikan perusahaan tempatnya bekerja nanti. Betapa tidak, setiap bulannya, PMI mendapatkan gaji pokok hingga Rp23 juta.

"Tergiur gaji. Gimana tidak, gaji pokoknya Rp23 juta. Makanya saya kerja keras mempersiapkan diri agar lolos," tandasnya.