Kontribusi 6 BUMD Belum Maksimal, Tidak Sampai 10 Persen dari PAD Makassar

MAKASSAR - Kontribusi sejumlah Badan Usaha milik Daerah (BUMD) Kota Makassar masih belum maksimal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun lalu saja, dividen yang disetorkan BUMD ke pemerintah kota diketahui tidak sampai menyentuh angka 10 persen terhadap PAD Rp1,2 triliun.



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan, mengakui minimnya setoran BUMD tersebut.

"Tahun lalu target PAD Rp1,2 triliun, jadi kalau dilihat kontribusi Perusda, tidak sampai 10 persen. Ya, 1 sampai 5 persen mungkin. Kecil sekali," kata Dakhlan.

Diketahui, ada 6 BUMD Kota Makassar. Yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya, Perumda Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan PD Rumah Potong Hewan (RPH).

Dari enam BUMD tersebut, PDAM diharapkan mampu menyetorkan dividen lebih banyak. Namun yang terjadi, tak ada setoran sama sekali pada tahun lalu. Sementara yang lain, tetap menyetor meski dikategorikan merugi.

“Kalau tidak salah, untuk Parkir sekitar Rp269 juta, sementara Pasar Rp176 juta,” ungkapnya.

Selain PDAM, Dakhlan mengaku pihaknya juga menaruh harapan besar pada Perumda Parkir. Namun nyatanya, juga masih belum maksimal. Padahal potensi terhadap sektor ini dinilai paling memungkinkan, apalagi berada di lingkungan perkotaan yang padat transportasi.

"Kalau hitungannya Pak Wali kan target PAD tahun ini Rp2 triliun, namun kondisi sekarang hanya Rp269 juta makanya ada revolusi pendapatan untuk menggali sumber pendapatan itu," urai Dakhlan.

Sehingga, lanjut dia, memang perlu adanya pembaruan dari BUMD , khususnya dari sektor perparkiran agar target PAD yang dicanangkan tahun ini bisa dicapai.

"Untuk sampai pada Rp2 triliun itu Parkir harus berevolusi. Kami optimis, sih, kalau mereka bisa maksimal di situ," ucapnya.

Sejauh ini, Dakhlan mengaku belum tahu sejauh mana proyeksi dividen enam BUMD. Hanya saja, PDAM diketahui telah menyebut target laba sebesar Rp30 miliar.

"Kemungkinan di sekitar itu. Tetapi memang mereka memiliki hitungan tersendiri untuk pembagian dividen berdasarkan Permendagri dan Perwali," jelas Dakhlan.



Terpisah, Humas PDAM Idris Tahir tak menampik terkait tidak adanya setoran dari PDAM ke pemerintah kota pada tahun lalu. Ia mengaku tak tahu persis bagaimana manajemen perusahaan sebelumnya.

Namun, hal itu dipastikan bakal menjadi catatan khusus bagi pihaknya. Dia berharap agar target yang dicanangkan bisa tercapai melalui sejumlah evaluasi dari sisi manajemen dan pelayanan yang terus dilakukan.

"Tahun ini kami tetap prioritaskan agar ada setoran untuk pemerintah kota, dan itu harus melalui audit yang dipercaya agar diketahui jumlah laba dan berapa dividen yang disetorkan ke Pemkot," tegasnya.

Idris pun belum mau sesumbar terkait progres capaian PDAM sejauh ini. "Sementara berproses ini," singkatnya.

Di sisi lain, Pejabat Direksi Percepatan Penataan Perumda Parkir Makassar Raya, Nikolaus Beni mengatakan pihaknya juga menargetkan pendapatan hingga Rp30 miliar untuk tahun ini. Untuk progresnya sendiri, dia mengaku masih dalam proses audit dan belum untuk dipublikasikan.

Yang pasti, kata Niko, timnya kini tengah berinovasi dengan perubahan bentuk, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan tawaran kerja sama kepada badan usaha yang memiliki peralatan.

Bentuk kerja samanya, kata dia, seperti pengadaan peralatan parkir otomatis yang sering disebut palang otomatis.

Saat ini, Perumda Parkir sudah bekerja sama dengan RS Pertamina Royal Biringkanayya. Pihaknya juga sudah melakukan survei, pertemuan, untuk kemudian ditindaklanjuti lebih jauh.

Adapun sejumlah lokasi lain seperti RS Sayang Rakyat, RS Bahagia, Pelataran IMMIM, Pelataran RCC Panakkukang, hingga Pelelangan Ikan Paotere, juga sementara dalam proses penjajakan.

Penjajakan potensi ini memang tengah masif dilakukan oleh Perumda Parkir. Jika terjadi kesepakatan, maka pemasangan palang otomatis dengan ID Card berbasis pembayaran non tunai atau cashless segera dilakukan.



“Intinya kamj lakukan nontunai. Berbasis elektronik dan tidak ada pungutan uang di lapangan,” tegasnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata Niko, hotel-hotel hingga mal-mal juga akan disasar untuk dikelola langsung oleh Perumda Parkir.