Penegak Hukum Diminta Usut Proyek Jogging Track Lapaukke
Jum'at, 24 April 2020 - 16:56 WIB
loading...
Proyek Jogging Track Lapaukke diminta diusut penggunaan anggarannya karena dianggarkan 2018 masih belum selesai. Foto: Ilustrasi
A
A
A
WAJO - Penggiat Anti Korupsi di Kabupaten Wajo, Syamsu Alam mendesak Polres Wajo atau Kejaksaan Negeri Wajo mengusut dugaan penyelewengan anggaran di Desa Lapaukke, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
Terkhusus, pada pengerjaan proyek jogging track yang menelan anggaran Rp130.008.000 pada 2018 lalu.
"Polisi atau kejaksaan harus segera melakukan lidik terkait proyek itu, masalahnya dianggarkan 2018 lalu, tapi belum selesai-selesai dan sudah rusak," kata Syamsu Alam, Jumat (24/4/20).
Syamsu Alam membeberkan, jika saat ini Pemerintah Desa Lapaukke disinyalir kembali akan menggelontorkan dana untuk proyek jogging track itu.
"Kami dapat informasi dari masyarakat, jika pak desa kembali akan menganggarkan untuk proyek yang sama tahun ini, kami melihat itu sebagai upaya cuci tangan," katanya.
Olehnya, Syamsu Alam pun amat mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan dugaan penyelewengan anggaran. Sebab, proyek yang semestinya telah rampung itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Desa Lapaukke, Muhammad Nasir saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Wajo.
"Tidak ada alasan lagi aparat hukum untuk tidak bertindak, akan jadi preseden buruk bagi supremasi hukum kita jika ini dibiarkan," lanjut Syamsu Alam.
Sebelumnya, Kepala Desa Lapaukke, Muhammad Nasir berdalih, belum rampungnya pembangunan jogging track disebabkan kondisi lapangan tersebut masih dalam keadaaan basah akibat sering diguyur hujan.
"Tidak rusak, cuma mau dulu dibenahi jalan masuknya karena habis dipakai stockfile yang dilalui alat berat pada pekerjaan beton baru baru ini, dan kalau sudah kering akan kami kerjakan sampai rampung," katanya.
Terkhusus, pada pengerjaan proyek jogging track yang menelan anggaran Rp130.008.000 pada 2018 lalu.
"Polisi atau kejaksaan harus segera melakukan lidik terkait proyek itu, masalahnya dianggarkan 2018 lalu, tapi belum selesai-selesai dan sudah rusak," kata Syamsu Alam, Jumat (24/4/20).
Syamsu Alam membeberkan, jika saat ini Pemerintah Desa Lapaukke disinyalir kembali akan menggelontorkan dana untuk proyek jogging track itu.
"Kami dapat informasi dari masyarakat, jika pak desa kembali akan menganggarkan untuk proyek yang sama tahun ini, kami melihat itu sebagai upaya cuci tangan," katanya.
Olehnya, Syamsu Alam pun amat mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan pengusutan dugaan penyelewengan anggaran. Sebab, proyek yang semestinya telah rampung itu belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Desa Lapaukke, Muhammad Nasir saat ini menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Wajo.
"Tidak ada alasan lagi aparat hukum untuk tidak bertindak, akan jadi preseden buruk bagi supremasi hukum kita jika ini dibiarkan," lanjut Syamsu Alam.
Sebelumnya, Kepala Desa Lapaukke, Muhammad Nasir berdalih, belum rampungnya pembangunan jogging track disebabkan kondisi lapangan tersebut masih dalam keadaaan basah akibat sering diguyur hujan.
"Tidak rusak, cuma mau dulu dibenahi jalan masuknya karena habis dipakai stockfile yang dilalui alat berat pada pekerjaan beton baru baru ini, dan kalau sudah kering akan kami kerjakan sampai rampung," katanya.
(agn)
Lihat Juga :
