Patuh Identitas, ODGJ di Surabaya Ikut Perekaman E-KTP

"Jadi bergiliran, per hari bisa 30-90 orang. Untuk pelaksanaanya harus ada pendamping, karena kan harus diarahkan. Misal diminta matanya melotot, agar terekam iris matanya, kadang ada yang tidak bisa tanda tangan. Nah itu diarahkan oleh pendampingnya," paparnya.

Anna menambahkan, perekaman E-KTP ODGJ ini dimulai dari 17 sampai 23 Maret 2022. Dari 427 ODGJ yang tidak memiliki identitas, yang sudah melakukan perekaman KTP-el ada 282 dan yang belum saat ini ada 145 ODGJ. "Sementara itu, yang belum dicek biometrik, ada saat ini 112 orang," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, layanan perekaman E-KTP ini sesuai dengan ketentuan Permendagri No 96 Tahun 2019. Pada peraturan tersebut, ODGJ termasuk penduduk rentan Adminduk yang wajib dilayani dengan cara jemput bola untuk direkam E-KTP.

"Sebagai orang Indonesia, maka Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) yang mewakili negara, memberikan mereka (ODGJ) identitas sebagai orang Surabaya. Alamatnya, sesuai dengan alamat liponsos, supaya nanti mereka mereka mendapatkan hak-haknya," kata Agus.

Agus menjelaskan, jika nantinya para ODGJ yang sudah dibuatkan identitas sembuh dan tahu nama asli beserta alamat asalnya, maka akan dikembalikan ke identitas asli dan dibuatkan alamat sesuai tempat tinggal sebelumnya.

"Kalau belum sembuh, ya tetap pakai id E-KTP yang ada di Liponsos, kalau sudah sembuh maka nanti disesuaikan kembali dengan identitas sebelumnya. Karena kan kalau menerima bantuan harus ada id-nya sesuai dengan sistem yang ada di data base nasional dan pemkot," ujar Agus.



Pada intinya, imbuh Agus, para ODGJ itu terekam terlebih dahulu idnya agar hak konstitusi sebagai warga negara dapat terpenuhi.

"Kalau tidak punya NIK, nanti kan kasih nggak dapat bantuan, kasihan. Akhirnya diberikan fasilitas itu untuk memudahkan ODGJ ini," katanya.