Baru 16 Pemerintah Daerah di Sulsel Setor LKPD ke BPK
loading...
A
A
A
Dari temuan-temuan yang kerap didapatkan BPK , diakui Paula, sekitar 70% Pemda telah melakukan tindak lanjut.
"Selama ini yang kami lihat Pemda telah menindaklanjuti tetapi belum seluruhnya selesai. Anggaplah dari 100 rekomendasi, 70 itu sudah menindaklanjuti," bebernya.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menjadi salah satu kepala daerah yang menyerahkan LKPD tahun 2021. Danny-sapaan akrabnya, mengaku optimis LKPD Tahun Anggaran 2021 akan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekadar diketahui, pada tahun sebelumnya, Pemkot Makassar memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil laporan LKPD TA 2020. "Harus WTP, apapun yang kami kerjakan harus mengejar WTP," tegas Danny.
Danny mengaku LKPD yang diserahkan kali ini kali ini cukup spesial. Sebab sebelum-sebelumnya Pemkot diganjar WTP berturut-turut, namun tiba-tiba memperoleh WDP dengan temuan yang cukup mendasar.
"Ada pelampauan kewenangan, aturan, dan anggaran," katanya.
Atas dasar itulah, Pemkot Makassar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dinas lainnya berhasil menyusun dan meningkatkan kepatuhan sehingga WTP optimis akan kembali diraih.
Hasil LKPD Makassar akan dilihat dua bulan ke depan sesuai batas waktu pemeriksaan oleh BPK RI. "Nanti dilihat opininya. Catatan-catatan dari tahun sebelumnya harus dilaksanakan," jelasnya.
"Selama ini yang kami lihat Pemda telah menindaklanjuti tetapi belum seluruhnya selesai. Anggaplah dari 100 rekomendasi, 70 itu sudah menindaklanjuti," bebernya.
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menjadi salah satu kepala daerah yang menyerahkan LKPD tahun 2021. Danny-sapaan akrabnya, mengaku optimis LKPD Tahun Anggaran 2021 akan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sekadar diketahui, pada tahun sebelumnya, Pemkot Makassar memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil laporan LKPD TA 2020. "Harus WTP, apapun yang kami kerjakan harus mengejar WTP," tegas Danny.
Danny mengaku LKPD yang diserahkan kali ini kali ini cukup spesial. Sebab sebelum-sebelumnya Pemkot diganjar WTP berturut-turut, namun tiba-tiba memperoleh WDP dengan temuan yang cukup mendasar.
"Ada pelampauan kewenangan, aturan, dan anggaran," katanya.
Atas dasar itulah, Pemkot Makassar melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan dinas lainnya berhasil menyusun dan meningkatkan kepatuhan sehingga WTP optimis akan kembali diraih.
Hasil LKPD Makassar akan dilihat dua bulan ke depan sesuai batas waktu pemeriksaan oleh BPK RI. "Nanti dilihat opininya. Catatan-catatan dari tahun sebelumnya harus dilaksanakan," jelasnya.