Dorong Peningkatan Partisipasi Perempuan di Level Top Management
loading...
A
A
A
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kementerian BUMN tahun lalu menargetkan direksi perempuan BUMN sebesar 15 persen dan tahun ini meningkat menjadi 20 persen.
Menurutnya, di kebanyakan perusahaan, semakin tinggi posisi jabatan, semakin sedikit perempuan yang menempati. Oleh karena itu, kebijakan tersebut menjadi upaya agar perempuan yang menempati posisi top leader semakin banyak.
“Dari sisi kebijakan dan peluang sudah ada, sekarang tinggal bagaimana para perempuan di BUMN harus terus meningkatkan kompetensi dan skill sehingga dapat meningkatkan karirnya secara profesional,” ujar Tina.
Dari sisi kebijakan nasional, Pelaksana Harian Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Helsyanita menjelaskan, mempromosikan kesetaraan gender merupakan salah satu strategi pembangunan nasional.
Pemerintah dalam rencana jangka menengah memiliki program bernama Pengarusutamaan Gender (PUG). Ini akan menjadi landasan dalam setiap pembangunan di segala bidang.
"Kesetaraan gender saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dunia usaha harus memandang pekerjanya sebagai aset paling berharga bagi keberlangsungan perusahaan. Pemberdayaan pekerja perempuan juga terbukti memberikan dampak langsung pada kesuksesan proses bisnis perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah mengungkapkan bahwa isu yang mengemuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik adalah keberanian perempuan untuk tampil dan juga kompetensi yang dimiliki.
“Dua hal tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga wajib dimiliki dua-duanya,” ujar Bu Min, panggilan akrab Wabup Gresik.
Mengenai pola pikir yang masih beranggapan bahwa perempuan tugasnya berada di belakang layar, Bu Min tidak menampik hal tersebut masih ada dalam masyarakat, khususnya di daerah.
Menurutnya, di kebanyakan perusahaan, semakin tinggi posisi jabatan, semakin sedikit perempuan yang menempati. Oleh karena itu, kebijakan tersebut menjadi upaya agar perempuan yang menempati posisi top leader semakin banyak.
“Dari sisi kebijakan dan peluang sudah ada, sekarang tinggal bagaimana para perempuan di BUMN harus terus meningkatkan kompetensi dan skill sehingga dapat meningkatkan karirnya secara profesional,” ujar Tina.
Dari sisi kebijakan nasional, Pelaksana Harian Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Helsyanita menjelaskan, mempromosikan kesetaraan gender merupakan salah satu strategi pembangunan nasional.
Pemerintah dalam rencana jangka menengah memiliki program bernama Pengarusutamaan Gender (PUG). Ini akan menjadi landasan dalam setiap pembangunan di segala bidang.
"Kesetaraan gender saat ini menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dunia usaha harus memandang pekerjanya sebagai aset paling berharga bagi keberlangsungan perusahaan. Pemberdayaan pekerja perempuan juga terbukti memberikan dampak langsung pada kesuksesan proses bisnis perusahaan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah mengungkapkan bahwa isu yang mengemuka di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik adalah keberanian perempuan untuk tampil dan juga kompetensi yang dimiliki.
“Dua hal tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga wajib dimiliki dua-duanya,” ujar Bu Min, panggilan akrab Wabup Gresik.
Mengenai pola pikir yang masih beranggapan bahwa perempuan tugasnya berada di belakang layar, Bu Min tidak menampik hal tersebut masih ada dalam masyarakat, khususnya di daerah.