Temui Ketua DPD RI, Wali Kota Probolinggo Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal RS Berstandar Internasional
loading...
A
A
A
Ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Jokowi. Namun saat di Istana Negara, ia ditemui oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kepada Pak Pramono Anung saya ditanya kebutuhannya apa saja dan saya sudah sampaikan. Saya juga kembali kirimkan surat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," tutur Habib Hadi.
Untuk itu, ia meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi hal tersebut, agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo-Tengger-Semeru itu dapat segera terpenuhi.
"Silakan bisa dilihat langsung rumah sakitnya, nanti dinilai Alkes apa saja yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk direalisasikan," harap Habib Hadi.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin menerangkan, dalam Perpres yang merupakan percepatan pembangunan kawasan itu dimungkinkan beberapa skema pembiayaan yakni murni APBN, sharing APBN-APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan ada yang murni investor.
"Skema pembiayaannya seperti itu. Jadi kalau diplot dalam KPBU memang harus diupayakan melalui KPBU. Tetapi karena tidak ada peminat, ya boleh saja di-intercept melalui APBD, apalagi sudah masuk dalam RPJMD," kata Sefdin.
Di sisi lain, Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut. Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
"Saya kira fasilitas kesehatan itu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu saya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi ini," kata Senator asal Jawa Timur itu.
"Kepada Pak Pramono Anung saya ditanya kebutuhannya apa saja dan saya sudah sampaikan. Saya juga kembali kirimkan surat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," tutur Habib Hadi.
Untuk itu, ia meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi hal tersebut, agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo-Tengger-Semeru itu dapat segera terpenuhi.
"Silakan bisa dilihat langsung rumah sakitnya, nanti dinilai Alkes apa saja yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk direalisasikan," harap Habib Hadi.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin menerangkan, dalam Perpres yang merupakan percepatan pembangunan kawasan itu dimungkinkan beberapa skema pembiayaan yakni murni APBN, sharing APBN-APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan ada yang murni investor.
"Skema pembiayaannya seperti itu. Jadi kalau diplot dalam KPBU memang harus diupayakan melalui KPBU. Tetapi karena tidak ada peminat, ya boleh saja di-intercept melalui APBD, apalagi sudah masuk dalam RPJMD," kata Sefdin.
Di sisi lain, Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut. Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
"Saya kira fasilitas kesehatan itu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu saya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi ini," kata Senator asal Jawa Timur itu.
(shf)
Lihat Juga :
