Temui Ketua DPD RI, Wali Kota Probolinggo Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal RS Berstandar Internasional
Rabu, 16 Februari 2022 - 20:31 WIB
loading...
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinas, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPD RI di Kuningan Jakarta itu, Habib Hadi menceritakan banyak hal yang dihadapi kotanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satunya mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger dan Semeru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Baca juga: Kritisi JHT Baru Cair Saat 56 Tahun, Ketua DPD: Kebijakan Jangan Dibuat untuk Bikin Susah
Dikatakan Habib Hadi, berangkat dari Perpres tersebut, pihaknya kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar.
"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini kan bagian dari tindak lanjut Perpres tersebut. Tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo," kata Habib Hadi, Rabu (16/2/2022).
Habib Hadi mengaku bingung kepada siapa ia harus mengadu. Ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait, namun tak ada jawaban.
"Padahal ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ini penganggaranya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD, mengingat sudah masuk ke dalam RPJMD," terang dia.
Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum
Saat ini, Habib Hadi melanjutkan, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan di rumah sakit yang dibangunnya tersebut.
"Kami saat ini butuh Alkes. Silakan pemerintah pusat bantu kami untuk Alkes tersebut," ucap Habib Hadi.
Ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Jokowi. Namun saat di Istana Negara, ia ditemui oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kepada Pak Pramono Anung saya ditanya kebutuhannya apa saja dan saya sudah sampaikan. Saya juga kembali kirimkan surat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," tutur Habib Hadi.
Untuk itu, ia meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi hal tersebut, agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo-Tengger-Semeru itu dapat segera terpenuhi.
"Silakan bisa dilihat langsung rumah sakitnya, nanti dinilai Alkes apa saja yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk direalisasikan," harap Habib Hadi.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin menerangkan, dalam Perpres yang merupakan percepatan pembangunan kawasan itu dimungkinkan beberapa skema pembiayaan yakni murni APBN, sharing APBN-APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan ada yang murni investor.
"Skema pembiayaannya seperti itu. Jadi kalau diplot dalam KPBU memang harus diupayakan melalui KPBU. Tetapi karena tidak ada peminat, ya boleh saja di-intercept melalui APBD, apalagi sudah masuk dalam RPJMD," kata Sefdin.
Di sisi lain, Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut. Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
"Saya kira fasilitas kesehatan itu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu saya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi ini," kata Senator asal Jawa Timur itu.
Salah satunya mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger dan Semeru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Baca juga: Kritisi JHT Baru Cair Saat 56 Tahun, Ketua DPD: Kebijakan Jangan Dibuat untuk Bikin Susah
Dikatakan Habib Hadi, berangkat dari Perpres tersebut, pihaknya kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar.
"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini kan bagian dari tindak lanjut Perpres tersebut. Tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo," kata Habib Hadi, Rabu (16/2/2022).
Habib Hadi mengaku bingung kepada siapa ia harus mengadu. Ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait, namun tak ada jawaban.
"Padahal ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ini penganggaranya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD, mengingat sudah masuk ke dalam RPJMD," terang dia.
Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pekerja Migran Indonesia Dilindungi Hukum
Saat ini, Habib Hadi melanjutkan, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan di rumah sakit yang dibangunnya tersebut.
"Kami saat ini butuh Alkes. Silakan pemerintah pusat bantu kami untuk Alkes tersebut," ucap Habib Hadi.
Ia mengaku sudah mencoba datang langsung menemui Presiden Jokowi. Namun saat di Istana Negara, ia ditemui oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Kepada Pak Pramono Anung saya ditanya kebutuhannya apa saja dan saya sudah sampaikan. Saya juga kembali kirimkan surat. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut," tutur Habib Hadi.
Untuk itu, ia meminta kepada Ketua DPD RI untuk memfasilitasi hal tersebut, agar kebutuhan fasilitas kesehatan yang diperuntukkan masyarakat Bromo-Tengger-Semeru itu dapat segera terpenuhi.
"Silakan bisa dilihat langsung rumah sakitnya, nanti dinilai Alkes apa saja yang dibutuhkan dan dimungkinkan untuk direalisasikan," harap Habib Hadi.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin menerangkan, dalam Perpres yang merupakan percepatan pembangunan kawasan itu dimungkinkan beberapa skema pembiayaan yakni murni APBN, sharing APBN-APBD, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan ada yang murni investor.
"Skema pembiayaannya seperti itu. Jadi kalau diplot dalam KPBU memang harus diupayakan melalui KPBU. Tetapi karena tidak ada peminat, ya boleh saja di-intercept melalui APBD, apalagi sudah masuk dalam RPJMD," kata Sefdin.
Di sisi lain, Ketua DPD RI siap memperjuangkan aspirasi Wali Kota Probolinggo tersebut. Menurut dia, negara harus hadir di tengah-tengah rakyatnya, terlebih hal ini berkaitan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
"Saya kira fasilitas kesehatan itu hak dasar rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Tentu saya berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi ini," kata Senator asal Jawa Timur itu.
(shf)
Lihat Juga :
