Temui Ketua DPD RI, Wali Kota Probolinggo Pertanyakan Komitmen Pemerintah Soal RS Berstandar Internasional
loading...
Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinas, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPD RI di Kuningan Jakarta itu, Habib Hadi menceritakan banyak hal yang dihadapi kotanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Salah satunya mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger dan Semeru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Dikatakan Habib Hadi, berangkat dari Perpres tersebut, pihaknya kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar.
"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini kan bagian dari tindak lanjut Perpres tersebut. Tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo," kata Habib Hadi, Rabu (16/2/2022).
Habib Hadi mengaku bingung kepada siapa ia harus mengadu. Ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait, namun tak ada jawaban.
"Padahal ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ini penganggaranya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD, mengingat sudah masuk ke dalam RPJMD," terang dia.
Saat ini, Habib Hadi melanjutkan, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan di rumah sakit yang dibangunnya tersebut.
"Kami saat ini butuh Alkes. Silakan pemerintah pusat bantu kami untuk Alkes tersebut," ucap Habib Hadi.
Salah satunya mengenai fasilitas kesehatan berstandar internasional untuk masyarakat Bromo, Tengger dan Semeru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Dikatakan Habib Hadi, berangkat dari Perpres tersebut, pihaknya kemudian membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan anggaran senilai Rp200 miliar.
"Yang jadi pertanyaan saya, pembangunan rumah sakit ini kan bagian dari tindak lanjut Perpres tersebut. Tapi tak ada bantuan anggaran sama sekali dari pusat. Ini murni dari APBD Kota Probolinggo," kata Habib Hadi, Rabu (16/2/2022).
Habib Hadi mengaku bingung kepada siapa ia harus mengadu. Ia sudah bersurat kepada beberapa kementerian terkait, namun tak ada jawaban.
"Padahal ini adalah Proyek Strategis Nasional. Ini penganggaranya diarahkan melalui KPBU, tapi karena tidak ada peminat, kami gunakan dana APBD, mengingat sudah masuk ke dalam RPJMD," terang dia.
Saat ini, Habib Hadi melanjutkan, yang dibutuhkan pihaknya adalah alat kesehatan (Alkes) untuk kebutuhan di rumah sakit yang dibangunnya tersebut.
"Kami saat ini butuh Alkes. Silakan pemerintah pusat bantu kami untuk Alkes tersebut," ucap Habib Hadi.
