Pemerintah Kucurkan Rp2,36 Triliun untuk New Normal di Pesantren
Kamis, 11 Juni 2020 - 11:25 WIB
loading...
A
A
A
Dikatakan Mu'ti, perlu juga dialokasikan dana untuk agama lain yang mengelola pendidikan seperti sistem pesantren. Misalnya, seminari, pasraman, dan lainnya. "Mereka juga mengelola sistem boarding yang keamanan dan kesehatannya perlu dibina dengan baik," katanya.
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid juga menilai bahwa angka Rp2,36 triliun tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pesantren di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menambah kebutuhan anggaran pesantren dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Kecil banget itu, pesantren kok cuma Rp2 triliun. Kami akan terus dorong agar ada penambahan dana untuk pesantren," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Kementerian Keuangan sudah setuju untuk mengucurkan dana tersebut kepada pesantren. "Kemenkeu sudah menyetujui total anggaran Rp2,36 triliun (untuk afirmasi pendidikan agama)," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).
Kucuran dana itu untuk menyokong pembelajaran dan bantuan sosial, termasuk fasilitas kesehatan di lingkungan pesantren ketika mulai dibuka kembali. Meski begitu, belum dijelaskan lebih rinci kapan anggaran dari Kemenkeu itu akan digelontorkan.
Muhadjir meminta pembagian alokasi anggaran nantinya benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Dia juga meminta agar bantuan operasional pesantren, madrasah, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," katanya.
Dia mengaku sudah membicarakan hal ini lewat rapat virtual dengan Kemenag dan lembaga lain yang berkepentingan, termasuk dengan pemilik 25 pesantren sebagai perwakilan dari seluruh Indonesia.
Rapat itu dihadiri Menag Fachrul Razi, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari Batubara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menkominfo Johnny G Plate, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo, dan perwakilan pemangku lebih dari 25 pondok pesantren (ponpes) dari seluruh Indonesia. (Abdul Rochim)
Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid juga menilai bahwa angka Rp2,36 triliun tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pesantren di Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karena itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk menambah kebutuhan anggaran pesantren dalam menghadapi pandemi Covid-19. "Kecil banget itu, pesantren kok cuma Rp2 triliun. Kami akan terus dorong agar ada penambahan dana untuk pesantren," katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Kementerian Keuangan sudah setuju untuk mengucurkan dana tersebut kepada pesantren. "Kemenkeu sudah menyetujui total anggaran Rp2,36 triliun (untuk afirmasi pendidikan agama)," kata Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (9/6/2020).
Kucuran dana itu untuk menyokong pembelajaran dan bantuan sosial, termasuk fasilitas kesehatan di lingkungan pesantren ketika mulai dibuka kembali. Meski begitu, belum dijelaskan lebih rinci kapan anggaran dari Kemenkeu itu akan digelontorkan.
Muhadjir meminta pembagian alokasi anggaran nantinya benar-benar mempertimbangkan proporsionalitas dari tiap-tiap pesantren. Dia juga meminta agar bantuan operasional pesantren, madrasah, atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya disertai dengan petunjuk teknis yang dikoordinir oleh Kemenag.
"Masalah proporsionalitas ini sangat penting, berapa jumlah santrinya, jumlah pengajar, pengasuh, dan lain-lainnya. Kalau bisa data itu nanti bisa dijadikan dasar untuk afirmasi pesantren ke depan," katanya.
Dia mengaku sudah membicarakan hal ini lewat rapat virtual dengan Kemenag dan lembaga lain yang berkepentingan, termasuk dengan pemilik 25 pesantren sebagai perwakilan dari seluruh Indonesia.
Rapat itu dihadiri Menag Fachrul Razi, Menkes Terawan Agus Putranto, Mensos Juliari Batubara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Menkominfo Johnny G Plate, Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Doni Monardo, dan perwakilan pemangku lebih dari 25 pondok pesantren (ponpes) dari seluruh Indonesia. (Abdul Rochim)
(msd)
Lihat Juga :
