DLH Malut Temukan Pelanggaran Perusahaan Tambang Amazing Tabara
loading...
A
A
A
Sementara itu, Ketua Pemuda Solidaritas Merah Putih (PSMP) Malut Mudasir Ishak meminta kepada Gubernur Malut untuk mengeksekusi rekomendasi Komisi III DPRD terkait pencabutan ijin operasi PT. Amazing Tabara.
Sejauh ini, Komisi III DPRD Malut telah menyurat tertanggal 2 Desember 2021 dengan nomor 23/Komisi III-DPRD/XII/2021 yang ditandatangi Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hasan.
"Jadi Gubernur maupun Ketua DPRD itu sendiri tidak ada alasan untuk mendiamkan rekomendasi atau surat yang dikeluarkan Komisi III DPRD,” kata Mudasir, saat dikonfirmasi media ini.
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menegaskan, Pemerintah Provinsi di bawah komando Gebernur Abdul Gani Kasuba maupun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kuntu Daud adalah representasi rakyat.
"PT Amasing Tabara dari hasil investigasi Komisi III DPRD maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut menemukan ada masalah. Segera mungkin menindak lanjuti rekomendasi Komisi III DPRD agar ijin operasi PT Amasing segara dicabut,” desak Mudasir.
Sejauh ini, Komisi III DPRD Malut telah menyurat tertanggal 2 Desember 2021 dengan nomor 23/Komisi III-DPRD/XII/2021 yang ditandatangi Ketua Komisi III DPRD Malut Zulkifli Hasan.
"Jadi Gubernur maupun Ketua DPRD itu sendiri tidak ada alasan untuk mendiamkan rekomendasi atau surat yang dikeluarkan Komisi III DPRD,” kata Mudasir, saat dikonfirmasi media ini.
Baca Juga
Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini menegaskan, Pemerintah Provinsi di bawah komando Gebernur Abdul Gani Kasuba maupun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kuntu Daud adalah representasi rakyat.
"PT Amasing Tabara dari hasil investigasi Komisi III DPRD maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Malut menemukan ada masalah. Segera mungkin menindak lanjuti rekomendasi Komisi III DPRD agar ijin operasi PT Amasing segara dicabut,” desak Mudasir.
(hsk)
Explore More