Diumumkan Pekan Ini, Kuota Penerimaan Laskar Pelangi Hanya 12.500

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memastikan akan mengumumkan hasil seleksi Laskar Pelangi pekan ini.

Kepala Bidang Kepegawaian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar , Muh Ilham Rasul mengungkapkan saat ini sudah ada sekitar 14.500 pendaftar.

Rinciannya, 12 ribu tenaga lama dan 2,5 ribu tenaga baru. Jumlah tersebut masih akan diseleksi dan rencananya akan diumumkan pekan ini.

Ilham mengatakan, berdasarkan laporan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), kebutuhan pegawai di lingkup Pemkot Makassar mencapai 23 ribu orang.

Saat ini, sudah ada sebanyak 10.500 pegawai yang terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga kuota penerimaan kurang lebih hanya sebanyak 12.500 pegawai.



"Sesuai dengan hitungan Ortala, ada 23 ribu jumlah pegawai (kebutuhan), sekarang 10.500-an PNS dan PPPK. Tenaga sourcing di kecamatan itu 12 ribu, jadi kalau kita hitung-hitung itu sebenarnya seimbang dengan kebutuhan pagawainyakan, hanya 10.500 (ASN dan PPPK). Sementara jumlah kebutuhan pegawai itu sampai 22-23 ribu," katanya.

Sehingga dia memastikan masih ada ribuan pendaftar Laskar Pelangi yang tak akan lolos seleksi. Tak hanya dari pendaftar baru, tapi juga dari pendaftar lama.

"Sementara kita masih tahap penilaian sekarang, jadi kemungkinan ada yang tidak lulus. Yang baru begitu ada yang tidak lulus, yang lama juga begitu. Minggu inilah kita usahakan bisa rampung semua (pengumuman)," urainya.

Sementara untuk peta kebutuhan tiap OPD, Ilham mengaku masih dalam tahap kajian, meski demikian untuk tingkat kebutuhan, Laskar Pendidikan akan mendapatkan porsi terbanyak disusul Laskar Kesehatan.

"Paling banyak itu ada di laskar pendidikan, guru, masih yang terbanyak, yang kedua dinkes, nanti ditempatkan di situ laskar kesehatan, jadi kayak begitu nanti pembagiannya," sebut Ilham.



Sebelumnya Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto berencana menaikkan gaji tenaga honorer lingkup Pemkot Makassar menyusul resetting.

Nominalnya disebut akan berada di atas Rp2 juta. Hanya saja, hal itu dinilai akan membebani keuangan Pemkot Makassar.

"Kalo dinaikkan berarti bertambah belanja pegawai, otomatis pasti membebani, karena belanja 2022 kan sudah disepakati dengan DPRD," jelasnya.

Tak hanya itu, rencana tersebut juga belum dibahas dan disepakati oleh tim TAPD Pemkot Makassar. "Usulan pun pernah saya dengar, cuma kan tetap harus melihat kondisi keuangan daerah," katanya.

Kenaikan gaji tenaga honorer tersebut bisa saja dilakukan, tapi harus dibarengi dengan pendapatan daerah yang juga perlu digenjot agar seimbang.

Sebagai informasi, tahun ini alokasi anggaran belanja pegawai mencapai Rp1,3 triliun dari anggaran belanja Pemkot Makassar senilai Rp4,9 triliun.