Anggaran Disdik Makassar Tahun Depan Tembus Rp1 Triliun
Minggu, 26 Desember 2021 - 23:28 WIB
loading...
Anggaran Disdik Makassar tahun depan paling banyak mencapai Rp1 Triliun. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 Pemkot Makassar mencapai Rp4,96 triliun. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mendapat alokasi dana paling besar, yakni Rp1 triliun.
Pada tahun sebelumnya, hingga APBD Perubahan 2021 total anggaran di Disdik Makassar sebesar Rp932,15 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp68 miliar sehingga mencapai Rp1.000.787.552.574 untuk 2022 nanti.
Baca Juga: Rp297 Miliar Anggaran Disdik Makassar Masih Mengendap
Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba mengungkapkan, OPD yang ia pimpin memang butuh anggaran besar. Apalagi secara umum mereka punya sumber daya manusia (SDM) yang besar.
Salah satu pos anggaran yang paling besar adalah gaji tenaga kontrak. Hingga saat ini, total ada dua ribu orang yang dibayar melalui APBD. Belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (OPD) dan dana sertifikasi guru.
"Rp1 Triliun itu bukan murni APBD, ada dana dari pusat untuk BOS, sertifikasi, dan lain-lain," kata Nielma, Minggu (26/12/2021).
Nielma menjelaskan, ada juga anggaran yang bersumber dari APBD murni Pemkot Makassar dialihkan untuk menjalankan program prioritas Pemkot Makassar di bidang pendidikan.
“Misalnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah terintegritas, dan kegiatan infrastruktur lainnya di Dinas Pendidikan,” bebernya.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmi Budiman mengatakan, rata-rata OPD di Pemkot Makassar memang mendapat penambahan anggaran untuk APBD tahun depan.
Selain Disdik Makassar, juga ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mendapat penambahan anggaran. Di Dispora misalnya, ada penambahan mencapai Rp185 miliar dari sebelumnya hanya Rp58 miliar. Totalnya Rp243 miliar.
Baca Juga: Disdik Makassar Pertimbangkan Tambah Jam PTM di Jenjang SD
"Bapenda juga mengalami kenaikan Rp40 miliar, Sekretaris Daerah bertambah Rp37 miliar, dinas Pariwisata bertambah 36 miliar," ucap Helmi.
Dia menambahkan, program infrastruktur tetap menjadi prioritas tahun depan. Seperti perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, hingga akan dibangunnya gedung pelayanan atau government center di belakang Kantor Balai Kota.
Kemudian di Dispora akan dibangun bebrapa arena olahraga, mulai dari revitalisasi Karebosi capai Rp15 miliar. Sementara pembangunan GOR Untia, anggarannya diestimasi Rp100 miliar, serta sirkuit balap diestimasi capai Rp20 miliar.
“Ada enam OPD yang mengalami penurunan atau pengurangan anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merosot ke angka Rp146 miliar dari Rp286 miliar. Penurunannya sangat banyak, mencapai Rp139 miliar," katanya.
Baca Juga: Disdik Makassar Wacanakan Penggunaan GeNose untuk PTM PAUD
Sedangkan, Dinas Kesehatan turun Rp15 miliar, dari 588 miliar menjadi 573 miliar. Dinas Perpustakaan turun Rp6,1 miliar dari Rp15,9 miliar menjadi 9,8 miliar. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dapat pengurangan Rp4,8 miliar dari Rp23 miliar menjadi Rp18 miliar.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun Rp3,3 miliar dari Rp20 miliar menjadi Rp17 miliar. Sekretaris DPRD juga dipangkas anggarannya 532 juta, dari Rp192,4 miliar menjadi 191,8 miliar,” paparnya.
Pada tahun sebelumnya, hingga APBD Perubahan 2021 total anggaran di Disdik Makassar sebesar Rp932,15 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp68 miliar sehingga mencapai Rp1.000.787.552.574 untuk 2022 nanti.
Baca Juga: Rp297 Miliar Anggaran Disdik Makassar Masih Mengendap
Plt Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba mengungkapkan, OPD yang ia pimpin memang butuh anggaran besar. Apalagi secara umum mereka punya sumber daya manusia (SDM) yang besar.
Salah satu pos anggaran yang paling besar adalah gaji tenaga kontrak. Hingga saat ini, total ada dua ribu orang yang dibayar melalui APBD. Belum lagi dana Bantuan Operasional Sekolah (OPD) dan dana sertifikasi guru.
"Rp1 Triliun itu bukan murni APBD, ada dana dari pusat untuk BOS, sertifikasi, dan lain-lain," kata Nielma, Minggu (26/12/2021).
Nielma menjelaskan, ada juga anggaran yang bersumber dari APBD murni Pemkot Makassar dialihkan untuk menjalankan program prioritas Pemkot Makassar di bidang pendidikan.
“Misalnya, rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah terintegritas, dan kegiatan infrastruktur lainnya di Dinas Pendidikan,” bebernya.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmi Budiman mengatakan, rata-rata OPD di Pemkot Makassar memang mendapat penambahan anggaran untuk APBD tahun depan.
Selain Disdik Makassar, juga ada Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mendapat penambahan anggaran. Di Dispora misalnya, ada penambahan mencapai Rp185 miliar dari sebelumnya hanya Rp58 miliar. Totalnya Rp243 miliar.
Baca Juga: Disdik Makassar Pertimbangkan Tambah Jam PTM di Jenjang SD
"Bapenda juga mengalami kenaikan Rp40 miliar, Sekretaris Daerah bertambah Rp37 miliar, dinas Pariwisata bertambah 36 miliar," ucap Helmi.
Dia menambahkan, program infrastruktur tetap menjadi prioritas tahun depan. Seperti perbaikan dan pembangunan jalan, drainase, hingga akan dibangunnya gedung pelayanan atau government center di belakang Kantor Balai Kota.
Kemudian di Dispora akan dibangun bebrapa arena olahraga, mulai dari revitalisasi Karebosi capai Rp15 miliar. Sementara pembangunan GOR Untia, anggarannya diestimasi Rp100 miliar, serta sirkuit balap diestimasi capai Rp20 miliar.
“Ada enam OPD yang mengalami penurunan atau pengurangan anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merosot ke angka Rp146 miliar dari Rp286 miliar. Penurunannya sangat banyak, mencapai Rp139 miliar," katanya.
Baca Juga: Disdik Makassar Wacanakan Penggunaan GeNose untuk PTM PAUD
Sedangkan, Dinas Kesehatan turun Rp15 miliar, dari 588 miliar menjadi 573 miliar. Dinas Perpustakaan turun Rp6,1 miliar dari Rp15,9 miliar menjadi 9,8 miliar. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga dapat pengurangan Rp4,8 miliar dari Rp23 miliar menjadi Rp18 miliar.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun Rp3,3 miliar dari Rp20 miliar menjadi Rp17 miliar. Sekretaris DPRD juga dipangkas anggarannya 532 juta, dari Rp192,4 miliar menjadi 191,8 miliar,” paparnya.
(agn)
Lihat Juga :
