Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemberangkatan Haji 2020 Dibatalkan, DPR: Kemenag Seharusnya Berkonsultasi Dulu
loading...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Hasan Syadzily (kiri). Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengumumkan tentang pemberangkatan ibadah haji tahun 2020 M/1441 H.
Komisi VIII DPR menyesalkan bahwa keputusan tersebut diambil Kemenag tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (2/6/2020) menyesalkan keputusan Menteri Agama (Menag) itu karena seharusnya Menag terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR sebagaimana komitmen pada rapat kerja (raker) sebelumnya. (BACA JUGA: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020)
"Bahwa, terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur Undang-Undang Haji dan Umrah Tahun 2019," terang Ace.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengakui bahwa memang Menag telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji dan itu terkendala karena DPR masih masa reses. Dan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR yang sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut.
Komisi VIII DPR menyesalkan bahwa keputusan tersebut diambil Kemenag tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan DPR.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (2/6/2020) menyesalkan keputusan Menteri Agama (Menag) itu karena seharusnya Menag terlebih dahulu rapat dengan Komisi VIII DPR sebagaimana komitmen pada rapat kerja (raker) sebelumnya. (BACA JUGA: Pemerintah Batalkan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2020)
"Bahwa, terkait dengan kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR RI sebagaimana diatur Undang-Undang Haji dan Umrah Tahun 2019," terang Ace.
Anggota Fraksi Partai Golkar ini mengakui bahwa memang Menag telah mengirimkan surat kepada Komisi VIII DPR untuk mengadakan rapat terkait penyelenggaraan haji dan itu terkendala karena DPR masih masa reses. Dan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPR yang sampai saat ini belum ada surat persetujuan tersebut.
(vit)
Explore More