Pemkot Parepare Warning Sekolah yang Nekat PTM Tanpa Izin Satgas Covid-19

PAREPARE - Sejumlah wilayah di Sulsel telah diberi lampu hijau untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Meski demikian, terdapat pula yang belum dibolehkan sama sekali. Pemerintah Kota (Pemkot) Parapare pun mewanti-wanti sekolah yang nekat menggelar tatap muka tanpa izin Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 .

Wali Kota Parepare, Taufan Pawe yang juga Ketua Satgas Covid-19 Parepare mengatakan, masih ada potensi terjadi penularan Covid-19 yang bisa menyebabkan klaster anak sekolah. Hal itu banyak terjadi di sejumlah daerah. Sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam menggelar PTM.

"Saya takut kita kebablasan. Terlebih masih sangat minim anak SD yang divaksin. Semua harus terintegrasi. Semua persiapan, harus betul-betul matang, agar tidak terjadi klaster," papar Taufan, di sela rapat paripurna DPRD, Kamis (23/9/2021).



Sementara Sekretaris Kota (Sekkot) Parepare, Iwan Asaad mengaku tidak mengetahui jika ada sekolah dalam wilayah Parepare yang menggelar PTM tanpa berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19.

Menurut Iwan, Pemkot Parepare masih mempertimbangkan membuka sekolah tatap muka, meski kasus Covid-19 terus menunjukkan penurunan yang menggembirakan. Alasannya, kata dia, masih banyak hal yang harus dipikirkan sebelum memutuskan PTM bagi pelajar. "PTM bukan sebatas kesiapan sekolah, tapi juga kesiapan para orang tua mengikuti aturan PTM," jelasnya.

Terkait adanya sekolah yang diduga menggelar PTM tanpa sepengetahuan Satgas Covid-19, Iwan menegaskan Pemkot akan mengambil langkah tegas. Penanggungjawab sekolah akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Untuk pelakasanaan PTM, tambah Iwan, akan diawali dengan uji coba pada dua tingkatan sekolah berbeda, masing-masing SMPN 2 dan SDN 3. "Pada pelaksanaan uji cobanya selanjutnya akan dievaluasi, melihat titik-titik kelemahan untuk dicarikan solusi," tandasnya.



Terpisah Wakil Ketua DPRD Parepare , Rahmat Sjamsu Alam mengatakan, pihaknya mengimbau agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan tetap patuh karena aturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat sendiri.

"Apapun itu, jika dalam wilayah Parepare , mesti mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Terlebih ada Tim Satgas-19 untuk berkoordinasi," katanya.