2,76 Juta Petani Miskin Bakal Dapat Stimulus dari Kementan

JAKARTA - Di masa pandemi Covid-19, pemerintah bersama para petani berada di garis depan dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan bagi 267 Juta penduduk Indonesia. Karena itu berbagai insentif digulirkan untuk menjaga petani dari ancaman dan dampak pandemi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, pemberian bantuan kepada petani diharapkan menjadi stimulus agar petani miskin bisa bertahan dan tetap semangat. (Baca juga : Badko HMI Sumut Salurkan Bantuan Paket Sembako di Desa Pulau Rakyat Tua )

"Petani itu pejuang terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Karena itu, sesuai arahan Presiden keberlanjutan pertanian Indonesia harus kita jaga. Ada kurang lebih 2,76 juta petani yang masuk kategori miskin. Sebagai bagian dari anak bangsa, negara memperhatikan nasib mereka," kata Mentan Syahrul di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Dia mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan bagi 2,76 juta petani miskin berupa dana tunai sebesar Rp300.000 per orang selama selama tiga bulan untuk pembelian sarana produksi tanaman seperti benih, pupuk, pestisida, dan lainnya. Selain itu, petani miskin juga akan mendapatkan biaya operasional sebesar Rp300.000.

Terkait dengan itu, Kementan telah melakukan refocusing anggaran untuk penguatan produksi pertanian, baik untuk penyiapan benih/bibit hingga alsintan. Bahkan untuk penguatan permodalan, pemerintah juga menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan alokasi dana Rp50 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

"Sampai pertengahan Mei ini, serapan KUR yang sudah disalurkan Kementan mencapai Rp17 triliun. Ini sangat menggembirakan karena insentif yang kita siapkan direspons positif petani," jelasnya. (Baca juga : Pasien Positif Covid-19 di Simalungun Melonjak Jadi 22 Orang)

Mentan menambahkan, langkah kebijakan pangan juga tetap terjaga, yakni percepatan tanam padi masa tanam (MT) II, perbaikan sistem logistik pangan nasional dengan penyiapan buffer stock, pendirian lumbung pangan di provinsi dan kabupaten/kota, serta Komando Strategis Penggilingan Padi (Kostraling) di seluruh kecamatan.

"Jadi pemerintah tidak benar diskriminatif dalam membuat kebijakan buat petani. Secara simultan insentif pemerintah bermuara bagi rakyat, dan petani secara khusus. Kita harus bersama menjaga pangan Indonesia," tutupnya.