Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo

PALOPO - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palopo, tetap menjalankan program atau proyek pembangunan kantor baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo .

Meskipun lima fraksi di DPRD Palopo menyatakan sikap mempertimbangkan dan menolak usulan program tersebut untuk dilaksanakan tahun ini maupun tahun 2022.

Baca Juga: DPRD Palopo
Kepastian proses pembangunan kantor baru DPRD Palopo tahun anggaran 2021 dapat dilihat melalui lelang di LPSE Palopo. Pada tahap pertama, pembangunan kantor baru DPRD Palopo dianggarkan Rp11 miliar.

Kepala Dinas PUPR, Asrianto, yang berusaha dikonfirmasi SINDOnews, belum bisa dihubungi. Nomor handphone miliknya aktif, namun tidak dijawab.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) ULP, Ansyari, kepada SINDOnews membenarkan soal dimulainya lelang pembangunan kantor baru DPRD Palopo yang lokasinya berada di Kecamatan Bara.

Baca Juga: DPRD Kota Palopo
Terkait penolakan oleh anggota DPRD Palopo , Ansyari tidak ingin berkomentar banyak. Namun menurutnya, hasil pembahasan anggaran 2021 DPRD secara kelembagaan penyetujui rencana pembangunan kantor baru tersebut.

Informasi yang dihimpun SINDOnews, dalam pembahasan anggaran di tingkat Badan Anggaran DPRD Palopo tahun anggaran 2021, fraksi menanggapi berbeda soal rencana pembangunan kantor baru ini.

Baca Juga: DPRD Palopo
Bahkan fraksi Nasdem yang selama ini mendukung sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Palopo pada pembacaan keputusan fraksi soal pembangunan kantor DPRD Palopo , juga ikut menolak dan menyarankan menunda proyek tersebut.

Baca Juga: DPRD PalopoDPRD Palopo rencananya akan meminta keterangan pemerintah dalam waktu dekat.

Baca Juga: DPRD Palopo