Luwu Utara Raih Opini WTP Kedelapan

LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPD 2019 diserahkan secara daring oleh BPK Sulsel, Jumat (29/5/2020).

Opini WTP Luwu Utara ini adalah yang kedelapan, setelah sebelumnya diraih pada 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Ditemui usai penyerahan LHP LKPD 2019, Bupati Luwu Utara , Indah Putri Indriani, mengaku bahagia dan bersyukur atas capaian tersebut.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa opini WTP TA 2019 berhasil kita dapatkan. Dan ini adalah WTP kedelapan,” tutur Bupati Indah Putri Indriani seperti dalam rilis yang diterima SINDOnews.

Untuk itu, atas capaian tersebut, Indah Putri Indriani menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD dan seluruh jajarannya di pemerintahan, mulai dari pimpinan perangkat daerah, sampai ke kecamatan, kelurahan dan desa. Termasuk beberapa lembaga masyarakat dan kepemudaan yang mendapatkan alokasi pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Ini adalah buah kerja keras teman-teman, termasuk dalam pengelolaan dana desa,” sebut dia.



Kendati demikian, bupati perempuan pertama di Sulsel ini tetap memberikan beberapa catatan untuk dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan di masa-masa yang akan datang.

“Sekali lagi, ini adalah bukti akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah kita. Semoga ini menjadi penyemangat bagi teman-teman semua dalam pengelolaan keuangan daerah di masa-masa yang akan datang,” tandas alumnus Pesantren Datuk Sulaiman Palopo ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara , Basir yang juga hadir dalam acara LHP LKPD virtual tersebut, tak dapat menyembunyikan rasa senang dan bahagianya atas capaian opini WTP ini.

“Ini capaian luar biasa. Sebagai pimpinan DPRD, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan seluruh jajarannya yang telah berjuang dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai WTP kedelapan ini,” kata Basir.

Sebelumnya, Kepala BPKAD, Baharuddin, menyebutkan, WTP ini adalah bukti terjalinnya kolaborasi, sinergi dan konsolidasi antarperangkat daerah.

“Prinsip pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas, sudah berjalan baik dari waktu ke waktu. Kita berharap ke depan, entitas pelaporan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban terus memerhatikan unsur transparansi dan akuntablitas,” pungkasnya.