Kecewa dengan TPP, Oknum Kadis di Wajo: Nominalnya di Luar Harapan
Jum'at, 29 Mei 2020 - 21:49 WIB
loading...
ilustrasi pembayaran TPP ASN. Foto: SINDOnews
A
A
A
WAJO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo menyesalkan perdebatan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) , yang tidak merata terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo .
"Saya selaku anggota DPRD Wajo menyesalkan adanya perbedaan penghasilan pegawai (TPP) untuk para ASN di lingkup Pemda Wajo," kata Ketua Komisi I, Ambo Mappasessu, Jumat (29/5/2020).
Bahkan politisi Hanura Wajo itu kaget ketika mendengar nominal TPP tidak merata dan tidak memenuhi asas keadilan bagi ASN.
"Katanya ada kabag lebih tinggi TPP-nya dari kadisnya, kami akan mempertanyakan keadilan pembagian TPP ini," ungkapnya.
Baca juga: Katanya Iuran PDAM Gratis, Ternyata Hanya Isapan Jempol
Pihaknya berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wajo dapat kembali mempertimbangkan ini.
“Pembagian TPP harusnya didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya,” Imbuhnya.
Sementara itu, salah satu Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemkab Wajo yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku sangat kecewa melihat nominal TPP yang ia dapatkan.
Baca juga: Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Walannae Dibongkar
Selain nominal yang dinilai tidak layak, pembayaran TPP juga tidak tepat waktu. Sehingga dia merasa dirugikan.
"Sudah tidak tepat waktu, nominalnya juga di luar dari harapan. Saya melihat pemerintahan yang ada saat ini sedang tidak normal," kritiknya.
"Saya selaku anggota DPRD Wajo menyesalkan adanya perbedaan penghasilan pegawai (TPP) untuk para ASN di lingkup Pemda Wajo," kata Ketua Komisi I, Ambo Mappasessu, Jumat (29/5/2020).
Bahkan politisi Hanura Wajo itu kaget ketika mendengar nominal TPP tidak merata dan tidak memenuhi asas keadilan bagi ASN.
"Katanya ada kabag lebih tinggi TPP-nya dari kadisnya, kami akan mempertanyakan keadilan pembagian TPP ini," ungkapnya.
Baca juga: Katanya Iuran PDAM Gratis, Ternyata Hanya Isapan Jempol
Pihaknya berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Wajo dapat kembali mempertimbangkan ini.
“Pembagian TPP harusnya didasarkan pada beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya,” Imbuhnya.
Sementara itu, salah satu Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemkab Wajo yang tidak ingin disebutkan namanya, mengaku sangat kecewa melihat nominal TPP yang ia dapatkan.
Baca juga: Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Walannae Dibongkar
Selain nominal yang dinilai tidak layak, pembayaran TPP juga tidak tepat waktu. Sehingga dia merasa dirugikan.
"Sudah tidak tepat waktu, nominalnya juga di luar dari harapan. Saya melihat pemerintahan yang ada saat ini sedang tidak normal," kritiknya.
(luq)
Lihat Juga :
