Indonesia Peringkat 50 Dunia, Pemerintah Diminta Genjot Pembangunan Infrastruktur

BANDUNG - Pemerintah diminta lebih masif dalam menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menekan tingginya biaya logistik . Apalagi, saat ini peringkat infrastruktur Indonesia berada di posisi 50.

Sebagaimana disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, biaya logistik Indonesia sebelas persen lebih mahal dari rata-rata biaya logistik dunia. Biaya logistik dunia rata-rata 13 persen. Sementara biaya logistik Indonesia sebesar 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini berdampak Indonesia kurang bersaing dengan negara-negara lain.

Erick menyebut biaya logistik Indonesia yang mahal disebabkan oleh fasilitas infrastruktur dalam negeri yang kurang memadai, sehingga infrastruktur BUMN tetap harus diperbaiki meski di tengah pandemi.
Menurut Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, evaluasi atas daya saing dan kondisi infrastruktur Indonesia bisa mengacu pada The Global Competitiveness Index yang dikeluarkan World Economic Forum secara berkala.

The Global Competitiveness Index 4.0 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 50 dari 141 ekonomi. Dengan peringkat itu, Indonesia turun 5 peringkat dari tahun sebelumnya. Di antara negara-negara ASEAN, posisi Indonesia itu di bawah Singapura (peringkat ke-1), Malaysia (27), dan Thailand (40).

Setijadi menyampaikan analisis atas infrastruktur Indonesia yang berada pada peringkat 72. Untuk pilar infrastruktur, khususnya konektivitas, peringkat terendah pada konektivitas jalan (peringkat 109), diikuti liner shipping connectivity (36). Airport connectivity Indonesia sangat baik pada peringkat 5.

"Selain perlu perbaikan kualitas infrastruktur jalan, Indonesia menghadapi tantangan peningkatan railroad density terkait wilayah yang luas. Efisiensi pelayanan juga perlu ditingkatkan baik untuk transportasi udara maupun pelabuhan," jelas dia.

SCI merekomendasikan perencanaan dan pembangunan infrastruktur berorientasi tidak hanya terhadap output, tetapi juga harus terhadap outcome dan impact. Seperti dalam pembangunan pelabuhan, orientasi seharusnya tidak hanya hasil fisik pelabuhan, namun juga terhadap volume barang yang ditangani, bahkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

"Pembangunan infrastruktur juga harus terintegrasi dengan program-program terkait lainnya, sehingga membutuhkan kolaborasi dan sinergi antar pihak, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian ESDM, serta perusahaan BUMN dan swasta," katanya.

Kolaborasi dan sinergi juga melibatkan kementerian terkait produk atau komoditas, seperti Kemenperin, Kementan, dan KKP. Pemda setempat juga harus terlibat dalam upaya peningkatan daya saing produk/komoditas dan pertumbuhan ekonomi wilayahnya.

Setijadi menyatakan perencanaan pembangunan infrastruktur, terutama logistik, seharusnya dituangkan dalam suatu rencana induk jangka panjang agar bisa menjadi acuan, baik bagi kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha.