Warga Baduy Bangga Presiden Jokowi Pake Baju Adat Baduy
loading...
A
A
A
Sementara, pemerhati Suku Baduy, Uday Suhada menilai, pemakaian pakaian adat Suku Baduy oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI menjadi sebuah kehormatan bagi masyaraat Adat Suku Baduy.
"Tentu saja masyarakat Adat Baduy merasa terhormat karena pakaian adat mereka dikenakan oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI. Saya sebagai pemerhati Baduy berterima kasih atas apresiasi Pak Jokowi terhadap saudara-saudara kita di Baduy," ujar Uday.
Meski begitu, Uday menyayangkan Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah berkunjung langsung ke Baduy."Mudah-mudahan Beliau bisa sisihkan waktu untuk menyapa langsung masyarakat Baduy. Sebab banyak kearifan lokal yang patut kita teladani. Kita harus belajar soal kemandirian pangan, soal menjaga bahkan hidup menyatu dengan alam, soal keteraturan sosial, soal penegakan hukum dan lainnya," kata Uday.
"Setidaknya ada kebanggaan bagi mereka, bahwa eksistensi masyarakat Baduy diakui, terlebih alasan Presiden mengenakan pakaian adat Baduy karena menghormati adat istiadat yang berlaku disana," sambung Uday.
Namun demikian, ada sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat Baduy saat ini, yakni soal kolom KTP yang masih dikosongkan atau diisi dengan agama lain. Padahal agama/kepercayaan mereka adalah Sunda Wiwitan.
“Kemudian soal keterbatasan lahan. Keluhan ini sudah disampaikan oleh para pemangku adat ke pemerintah daerah setempat. Tapi terkendala karena hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti diketahui luas tanah ulayat Baduy 5.101,85 hektare. 3.000 hektare diantaranya dijadikan hutan tutupan. Sedangkan perkampungan, huma dan hutan produksi hanya 2.000 hektare.
Persoalan ini muncul karena jumlah penduduk semakin bertambah. Saat ini sudah sekitar 14.600 jiwa, yang tersebar di 68 kampung, 3 diantaranya adalah kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana)," tuturnya.
Uday berharap, pemerintah dapat mengakomodir keinginan masyarakat Baduy tersebut. "Salah satunya menghilangkan istilah wisata Baduy dan mengganti dengan kalimat Saba Budaya Baduy,” tandasnya. teguh mahardika
"Tentu saja masyarakat Adat Baduy merasa terhormat karena pakaian adat mereka dikenakan oleh Kepala Negara di ajang Sidang Paripurna MPR RI. Saya sebagai pemerhati Baduy berterima kasih atas apresiasi Pak Jokowi terhadap saudara-saudara kita di Baduy," ujar Uday.
Meski begitu, Uday menyayangkan Presiden Jokowi hingga saat ini belum pernah berkunjung langsung ke Baduy."Mudah-mudahan Beliau bisa sisihkan waktu untuk menyapa langsung masyarakat Baduy. Sebab banyak kearifan lokal yang patut kita teladani. Kita harus belajar soal kemandirian pangan, soal menjaga bahkan hidup menyatu dengan alam, soal keteraturan sosial, soal penegakan hukum dan lainnya," kata Uday.
"Setidaknya ada kebanggaan bagi mereka, bahwa eksistensi masyarakat Baduy diakui, terlebih alasan Presiden mengenakan pakaian adat Baduy karena menghormati adat istiadat yang berlaku disana," sambung Uday.
Namun demikian, ada sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat Baduy saat ini, yakni soal kolom KTP yang masih dikosongkan atau diisi dengan agama lain. Padahal agama/kepercayaan mereka adalah Sunda Wiwitan.
“Kemudian soal keterbatasan lahan. Keluhan ini sudah disampaikan oleh para pemangku adat ke pemerintah daerah setempat. Tapi terkendala karena hal itu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti diketahui luas tanah ulayat Baduy 5.101,85 hektare. 3.000 hektare diantaranya dijadikan hutan tutupan. Sedangkan perkampungan, huma dan hutan produksi hanya 2.000 hektare.
Persoalan ini muncul karena jumlah penduduk semakin bertambah. Saat ini sudah sekitar 14.600 jiwa, yang tersebar di 68 kampung, 3 diantaranya adalah kampung Baduy Dalam (Cibeo, Cikeusik dan Cikartawana)," tuturnya.
Uday berharap, pemerintah dapat mengakomodir keinginan masyarakat Baduy tersebut. "Salah satunya menghilangkan istilah wisata Baduy dan mengganti dengan kalimat Saba Budaya Baduy,” tandasnya. teguh mahardika
(nic)
Explore More