Heboh Presiden Boleh Kampanye, Pakar Komunikasi Politik: Jokowi Sebaiknya Cuti
Rabu, 24 Januari 2024 - 22:49 WIB
loading...
Presiden Jokowi disarankan mengambil cuti jika ingin berkampanye dan memihak kepada salah satu paslon Pilpres 2024. Foto/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.
"Negara kita ini demokrasi, tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga; Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Sangat Berbahaya
Dia mengatakan, sebagai kepala negara, semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.
“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.
Emrus mengatakan, pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilihan umum (pemilu), kurang tepat.
"Negara kita ini demokrasi, tetapi dari sudut peran beliau sebagai presiden yang harusnya bersikap netral, saya pikir pandangan tersebut sangat kurang tepat,” kata Emrus dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).
Baca juga; Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Presma Unpad: Kalimat Sensitif dan Sangat Berbahaya
Dia mengatakan, sebagai kepala negara, semestinya Jokowi memposisikan diri sebagai presiden bagi Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Sebab, konstitusi telah mengamanatkan Jokowi sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya bersikap netral dan tidak berpihak terhadap satu di antara tiga pasangan calon presiden 2024.
“Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia bisa memberikan suaranya atas dasar independensi. Jadi tidak ada pengaruh presiden terhadap rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya,” jelasnya.
Lihat Juga :
