Palestina Tempuh Langkah Hukum Internasional Lawan Israel
loading...
Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh. Foto/MEMO
A
A
A
RAMALLAH - Perdana Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh menegaskan Otoritas Palestina berkomitmen menjaga ketertiban dan menerapkan kedaulatan di Tepi Barat sambil membela hak asasi rakyat Palestina.
“Ini pertempuran penting. Kita dalam pertempuran penting, perang terkait kehadiran nasional rakyat Palestina di wilayah ini dan mencegah pencaplokan wilayah Palestina untuk keuntungan perusahaan pemukiman,” tegas Shtayyeh saat konferensi pers di Ramallah. (Baca juga: Politisi Iran: Kami Habis Rp444,3 T untuk Bela Assad, Suriah Harus Bayar)
Pidato PM itu merespon keputusan terbaru Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Shtayyeh mengutip ancaman pencaplokan oleh Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barat.
Setelah ini, Shtayyeh bertemu para pemimpin badan keamanan Otoritas Palestina dan meminta mereka menghentikan semua bentuk koordinasi keamanan. Dia menegaskan bahwa Otoritas Palestina akan terus bertindak sebagai negara berdaulat di Tepi Barat dan menganggap Palestina bebas dari berbagai kesepakatan dengan Israel.
“Otoritas Palestina tidak akan mengizinkan kebebasan sipil publik dilanggar dan akan mengambil langkah hukum internasional melawan Israel dengan bantuan pihak ketiga,” tutur Shtayyeh. (Baca juga: LATAM Jadi Maskapai Terbesar di Dunia yang Bangkrut Akibat Virus Corona)
Selain kerja sama keamanan antara militer Israel dan pasukan keamanan Palestina, hubungan sipil antara Israel dan Otoritas Palestina juga akan diakhiri, menurut laporan Times of Israel.
PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dia telah menetapkan tanggal Juli untuk Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Dia menjelaskan pada anggota Partai Likud di Knesset bahwa dia tidak berniat mengubah ini.
Pencaplokan itu akan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat sesuai “kesepakatan abad ini” yang dicanangkan Presiden Donald Trump pada Januari. (Baca Juga: Pria India Gugat Google Maps Karena Picu Masalah Pernikahan Serius)
“Ini pertempuran penting. Kita dalam pertempuran penting, perang terkait kehadiran nasional rakyat Palestina di wilayah ini dan mencegah pencaplokan wilayah Palestina untuk keuntungan perusahaan pemukiman,” tegas Shtayyeh saat konferensi pers di Ramallah. (Baca juga: Politisi Iran: Kami Habis Rp444,3 T untuk Bela Assad, Suriah Harus Bayar)
Pidato PM itu merespon keputusan terbaru Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengakhiri kerja sama keamanan dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Shtayyeh mengutip ancaman pencaplokan oleh Israel di sebagian besar wilayah Tepi Barat.
Setelah ini, Shtayyeh bertemu para pemimpin badan keamanan Otoritas Palestina dan meminta mereka menghentikan semua bentuk koordinasi keamanan. Dia menegaskan bahwa Otoritas Palestina akan terus bertindak sebagai negara berdaulat di Tepi Barat dan menganggap Palestina bebas dari berbagai kesepakatan dengan Israel.
“Otoritas Palestina tidak akan mengizinkan kebebasan sipil publik dilanggar dan akan mengambil langkah hukum internasional melawan Israel dengan bantuan pihak ketiga,” tutur Shtayyeh. (Baca juga: LATAM Jadi Maskapai Terbesar di Dunia yang Bangkrut Akibat Virus Corona)
Selain kerja sama keamanan antara militer Israel dan pasukan keamanan Palestina, hubungan sipil antara Israel dan Otoritas Palestina juga akan diakhiri, menurut laporan Times of Israel.
PM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dia telah menetapkan tanggal Juli untuk Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Dia menjelaskan pada anggota Partai Likud di Knesset bahwa dia tidak berniat mengubah ini.
Pencaplokan itu akan dikoordinasikan dengan Amerika Serikat sesuai “kesepakatan abad ini” yang dicanangkan Presiden Donald Trump pada Januari. (Baca Juga: Pria India Gugat Google Maps Karena Picu Masalah Pernikahan Serius)
(don)
Explore More