Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
COVID-19 Meningkat, Dua Gubernur Minta Kadin Provinsi Tak Datangi Munas
loading...
Munas VIII Kadin Indonesia, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 29 Juni-2 Juli 2021, diagendakan akan tetap berlangsung.Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
PALU - Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar dan Dagang dan Industri (kadin) Indonesia, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 29 Juni-2 Juli 2021, diagendakan akan tetap berlangsung.
Ironisnya,dengan adanya Munas akan membuat lonjakan COVID-19 kembali merebak di Indonesia. Sehingga upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menekan COVID-19 semakin sulit.
"Maka untuk hal itu disampaikan kepada Ketua Kadin Sulawesi tengah agar tak menghadiri kegiatan tersebut dengan harapan kita bersama tidak terjadi lonjakan penularan kasus COVID-19 secara nasional," katanya Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dalam suratnya beberapa wakti lalu.
Hal sama juga diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, yang meminta Kadin Provinsi untuk tidak menghadiri Munas Kendari.
Senada dengan keduanya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbauan agar semua pertemuan berskala besar, baik yang diagendakan oleh Ormas maupun partai politik dan perkumpulan lain, apakah itu kongres atau munas dan sejenisnya, sebaiknya ditunda.
"Apalagi pemerintah pusat sudah menyatakan secara resmi berlakunya pembatasan mikro hingga 5 Juli. Harus ditaatilah. Jangan sampai pertemuan-pertemuan tersebut jadi klaster baru. Dan penyelenggara bisa dipidana lho. Kalau memaksa melakukan pertemuan yang melanggar prokes dan pembatasan yang telah dikeluarkan pemerintah," kata La Nyalla kemarin. Baca: Mabuk, Anak Durhaka Ini Aniaya Ayah Kandung yang Renta dengan Pisau.
Terhadap itu, La Nyalla telah menerima 10 perwakilan asosiasi yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia yang meminta dirinya, untuk memberi imbauan kepada Kadin Indonesia untuk menunda Munas Kadin.
"Inikan namanya paradok, dan makin menimbulkan kecemburuan masyarakat. Kasihan pemerintah yang berjuang mati-matian menghadapi dampak COVID, ini malah memaksakan kehendak. Kan ditunda bisa. Kan bukan soal hidup mati. Hanya organisasi ini. Dan akan memalukan kalau acara tersebut dibubarkan paksa satgas COVID," pungkasnya. Baca Juga: Geger, Hendak Bersihkan Kebun Petani Karet Temukan Mayat Membusuk.
Ironisnya,dengan adanya Munas akan membuat lonjakan COVID-19 kembali merebak di Indonesia. Sehingga upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menekan COVID-19 semakin sulit.
"Maka untuk hal itu disampaikan kepada Ketua Kadin Sulawesi tengah agar tak menghadiri kegiatan tersebut dengan harapan kita bersama tidak terjadi lonjakan penularan kasus COVID-19 secara nasional," katanya Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdy Mastura dalam suratnya beberapa wakti lalu.
Hal sama juga diungkapkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, yang meminta Kadin Provinsi untuk tidak menghadiri Munas Kendari.
Senada dengan keduanya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengimbauan agar semua pertemuan berskala besar, baik yang diagendakan oleh Ormas maupun partai politik dan perkumpulan lain, apakah itu kongres atau munas dan sejenisnya, sebaiknya ditunda.
"Apalagi pemerintah pusat sudah menyatakan secara resmi berlakunya pembatasan mikro hingga 5 Juli. Harus ditaatilah. Jangan sampai pertemuan-pertemuan tersebut jadi klaster baru. Dan penyelenggara bisa dipidana lho. Kalau memaksa melakukan pertemuan yang melanggar prokes dan pembatasan yang telah dikeluarkan pemerintah," kata La Nyalla kemarin. Baca: Mabuk, Anak Durhaka Ini Aniaya Ayah Kandung yang Renta dengan Pisau.
Terhadap itu, La Nyalla telah menerima 10 perwakilan asosiasi yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia yang meminta dirinya, untuk memberi imbauan kepada Kadin Indonesia untuk menunda Munas Kadin.
"Inikan namanya paradok, dan makin menimbulkan kecemburuan masyarakat. Kasihan pemerintah yang berjuang mati-matian menghadapi dampak COVID, ini malah memaksakan kehendak. Kan ditunda bisa. Kan bukan soal hidup mati. Hanya organisasi ini. Dan akan memalukan kalau acara tersebut dibubarkan paksa satgas COVID," pungkasnya. Baca Juga: Geger, Hendak Bersihkan Kebun Petani Karet Temukan Mayat Membusuk.
(nag)
Explore More