Jadi Kontrol Sosial, P4KBB Minta Plt Bupati Tuntaskan Janji Politik Saat Kampanye

BANDUNG BARAT - Sejumlah tokoh masyarakat, pejuang pemekaran, akademisi, dan mantan pejabat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendeklarasikan Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Sabtu (22/5/2021).

Deklarasi ini sebagai respons dari keprihatinan para pendiri, tokoh pemekaran, dan masyarakat atas kondisi KBB. Serta sebagai sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif.

"P4KBB lahir karena melihat perkembangan KBB sebagai daerah otonom yang masih sangat jauh dari cita-cita pemekaran," kata Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi kepada wartawan.

Baca juga: Bangkalan Gempar! Anggota DPRD Fraksi Gerindra Diduga Terlibat Penembakan Warga Hingga Tewas

Dia menilai, dua Bupati KBB yang dijadikan tersangka oleh KPK menjadi catatan kelam perjalanan sejarah KBB usai dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Itu terjadi karena ada disorientasi kepemimpinan, dimana jabatan bukan dianggap sebagai amanah tapi ajang untuk memperkaya diri dan keluarga.

P4KBB juga mengingatkan agar Plt Bupati Hengki Kurniawan tidak membuat kebijakan yang membuat gaduh. Termasuk merubah jargon KBB Lumpaaat menjadi Berkah. Teruskan visi misi AKUR sesuai janji politik ketika masa kampanye. Sebab itu harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat di akhir masa jabatan lima tahun nanti.

"Jangan sampai kekecewaan masyarakat memuncak yang berujung mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah. Di sinilah P4KBB hadir sebagai sosial kontrol dan penyeimbang, untuk memberikan kritik dan saran ke pemerintah," tegasnya.

Baca juga: Sejak COVID-19 Muncul, 186 Warga Cilame Pernah Merasakan Terpapar

Tokoh pendiri KBB yang juga Dewan Penasehat P4KBb, Panji Tirtayasa mengaku sedih melihat kondisi KBB saat ini. Perjuangan KBB yang sudah dimulai sejak tahun 1996 dan akhirnya terwujud di 2007 tidak mudah. Sehingga sangat disayangkan ketika sudah berdiri namun justru banyak persoalan hukum yang menjeratnya.

Kesalahan itu bukan hanya semata-mata di eksekutif, legislatif juga punya peran karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal. Pemerintah harus membaca apa yang diinginkan masyarakat. Rumuskan pembangunan berdasarkan permasalahan dan kebutuhan. Sebab dirinya melihat sejak KBB dimekarkan tidak ada perubahan di wilayah selatan.

"KBB bukan warisan, bukan hadiah, tapi hasil perjuangan rakyat, makanya ketika ada musibah kami sangat kecewa berat. Jangan sampai kejadian ketiga kalinya bupati KBB ditangkap KPK, itu akan sangat memalukan," ucapnya.

Deklarasi P4KBB ini dihadiri oleh sejumlah tokoh di KBB, seperti Wakil Bupati KBB periode 2008-2013, tokoh akademisi Djamu Kertabudi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD KBB, serta Plt Bupati Bandung Barat. Disampaikan pula sejumlah pernyataan sikap dari perwakilan masyarakat di 16 kecamatan kepada Pemda KBB.