Nilai Progres Penguatan APIP dan Manajemen ASN Pemprov Sulsel Tinggi

MAKASSAR - Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani menghadiri sosialisasi aplikasi monitoring center for prevention (MCP) khusus pada area intervensi manajemen ASN dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di Baruga Lounge, kantor Gubernur Sulsel, Selasa (27/4).

Sosialisasi yang digelar virtual ini ini menghadirkan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI , Niken Ariati. Sosialisasi diikuti pimpinan daerah dan kepala OPD terkait se-Sulsel.



Program MCP ini memungkinkan segala tahapan kegiatan pembangunan di Sulsel terpantau, guna menghindari kesalahan atau penyalahgunaan, khususnya dalam area yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Seperti, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN dan optimalisasi pajak, manajemen aset daerah dan tata keuangan desa.

Niken menyampaikan, untuk pencegahan di pemda difokuskan pada delapan area intervensi tersebut di atas. MCP mengambarkan capaian tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama 1 tahun.

Niken menjelaskan, dalam beberapa sektor, MCP punya andil khusus. Pada bidang manajemen ASN , akan menghadirkan birokrasi dalam konteks promosi, rotasi dan mutasi yang bersih. Tidak ada lagi jual beli jabatan dan dapat memberikan sanksi dengan adil dan fair. Serta memberikan promosi tanpa ada benturan kepentingan.

Dari sisi APIP dapat menghadirkan APIP yang kuat, independen, dan punya kompetensi. Sehingga dapat menjalankan tugas dengan positif, adil dan hasilnya akuntable.



"Itu sebenarnya kenapa KPK peduli masuk probity audit dan mendorong APIP melakukan pemeriksaan khusus. Ini semata-mata meningkatkan kemampuan APIP di pemerintah daerah dan menjaga independensi di pemerintah daerah," sebutnya.

Niken menyampaikan, untuk progres indikator penguatan pada APIP Sulsel saat ini memiliki nilai 75,5 persen. Sulawesi Tengah 56,2 persen, Sulawesi Tenggara 70,5 persen, Sulawesi Barat 56,2 persen.

Untuk Sulsel poin tersebut jika diuraikan, kecukupan dan kompetensi APIP 73,98 persen, ketersediaan anggaran 80,16 persen, probity audit 79,00 persen, pemeriksaan khusus 78,80 sedangkan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal 65,40 persen.



Sedangkan pada progres indikator pada manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 persen, Sulawesi Tengah 58,1 persen, Sulawesi Tenggara 72,7 persen dan Sulawesi Barat 63,7 persen.

Sementara itu, Sekprov Abdul Hayat menyampaikan, Pemprov Sulsel berkomitmen untuk melakukan penguatan pada delapan area MCP. “Kami berkomitmen pada penguatan, juga termasuk pada pembenahan untuk manajemen ASN dan APIP,” sebutnya.



Kepala Badan Kepegawaian Pemprov Sulsel , Imran Jauzi menyampaikan, dari beberapa indikator di MCP sejumlah hal perlu segera ditindaklanjuti Pemprov Sulsel. Pertama, terkait soal konflik kepentingan. Pemprov Sulsel sebutnya selangkah lebih maju, karena telah memiliki peraturan daerah berupa peraturan gubernur.

“Namun, memang proses sosialisasi dan implementasinya yang belum. Tetapi kami sudah menjadwalkan pada bulan Mei kita tindak lanjuti,” paparnya.

Untuk manajemen ASN Sulsel meraih progres 76,8 dinilainya cukup tinggi.

Demikian juga dengan merit sistem akan diimplemtasikan di Sulsel. Ia menilai KPK melalui program MCP ini lebih banyak hal-hal yang sifatnya implementatif, dulunya lebih banyak ke regulasi.



Sedangkan, Plt Kepala Inspektorat Sulsel , Sulkaf S Latief menyebutkan, Korsupgah KPK melakukan pembinaan di Sulawesi termasuk Sulsel. Untuk kapasitas APIP dan pengembangan sumber daya manusia itu Sulsel dibanding tiga daerah lainnya nilainya lebih tinggi, walapun belum sempurna.“Untuk APIP itu disampaikan tadi, tindak lanjut kita yang kurang. Karena kemarin ada permasalahan Covid-19,” ujarnya.

Sedangkan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan in house training kerja sama dengan BPSDM. “Insyaallah Sulsel dengan bimbingan Korsupgah kita bertekad mengembalikan roh Sulsel yang APIPnya sebagai pengawas dan pendamping OPD-OPD,” pungkasnya.