Wali Kota Makassar Diminta Objektif Nonaktifkan RT/RW

MAKASSAR - Wacana Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto ingin menonaktifkan seluruh ketua RT/RW kian menyeruak. Kebijakan ini tak ayal menuai sorotan. Wali Kota pun diminta objektif mengambil kebijakan.

Komisi D DPRD Makassar , Yeni Rahman mengatakan, Wali Kota Makassar tidak boleh langsung memberhentikan ketua RT/RW tanpa ada tolak ukur yang jelas, terlebih jabatan RT/RW dipilih oleh masyarakat setempat.

"Tidak boleh dong wali kota seenaknya mau mengganti saja, tolak ukurnya apa, indikatornya apa, sehingga dia diganti," jelasnya, Selasa (6/4/2021).

Menurut dia, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto seharusnya lebih fokus menjalankan program pemerintah, ketimbang aktif menggonta-ganti tatanan birokrasi hingga tingkat RT/RW. "Jangan juga karena alasan Makassar Recover semua dibabat. Tidak boleh itu, harus pakai aturan," tandasnya.



Namun, Yeni masih menunggu konfirmasi langsung dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar . Pihaknya berharap informasi yang beredar terkait wacana penonaktifan seluruh ketua RT/RW tidak benar. "Sekiranya berita itu benar, itu yang kita sayangkan, tapi kita belum ada informasi resmi," ucapnya.

Ketua Komisi D DPRD Makassar , Wahab Tahir berharap evaluasi kinerja ketua RT/RW melalui tolak ukur yang objektif. Tidak boleh serta merta orang diberhentikan tanpa ada parameter yang jelas.

Meski begitu, pihaknya mengaku belum mendapat informasi resmi terkait rencana penonaktifan RT/RW, namun dia meyakini pemerintahan dibawah komando Danny-Fatma berjalan sesuai rule of law.

"Tidak mungkin orang ujuk-ujuk diberhentikan tanpa ada parameter yang objektif. Saya yakin, tidak mungkin dia (Danny) mengambil sikap yang bertentangan dengan regulasi," ungkapnya, Selasa (6/4/2021).



Legislator Fraksi Partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat, khususnya RT/RW untuk selalu mendukung program Pemkot Makassar , yakni Makassar Recover . Sebab, jangan sampai program ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam melakukan evaluasi.

"Pilkada sudah selesai, semua harus move on, dan ayo sama-sama dukung program pemerintah kota. Jangan sampai mereka dianggap tidak mendukung pemerintah, sehingga dilakukan evaluasi," paparnya.

Pihaknya pun berharap tolak ukur pemerintah menonaktifkan RT/RW bisa dikomunikasikan, tidak ada muatan politik, terlebih isu ini diakui Wahab mendapat respons yang cukup besar.

"Inikan baru isu, belum direalisasikan. Tapi kita belum tahu apa standard operasional prosedurnya, bagaimana parameter objektifnya. Kita masih menunggu kejelasan resmi dari Pemkot Makassar ," ujarnya.