Rakor Penyusunan Renaksi KPK, Abdul Hayat: Kurangi ke Pusat, Perbanyak ke Daerah

MAKASSAR - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani memimpin rapat koordinasi (rakor) penyusunan rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi KPK Pemerintah Provinsi Sulsel yang dilaksanakan di Novotel, Makassar, Senin (5/4/2021).

Hadir dalam rakor tersebut, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati, Perwakilan dari Provinsi Sulbar, Kepala Dinas, Kepala Badan lingkup Provinsi Sulsel .



Dalam sambutannya, Abdul Hayat Gani menyampaikan, bahwa kegiatan hari inimerupakan bagian penting dari segala proses yang akan dilakukan ke depannya.

"Dan hari ini kita akan melakukan rencana aksi (renaksi). Saya selalu mengatakan kepada para OPD lingkup Pemprov Sulsel kurangi diskusi perbanyak eksekusi. Kurangi ke pusat, perbanyak ke daerah. Karena itu salah satu permintaan pemerintah pusat untuk melakukan akselerasi ini," ucap Abdul Hayat sekaligus membuka rakor tersebut.

Tentunya kata Abdul Hayat , ini semua kita sama-sama berproses. Dimulai dengan penandatangan MoU, karena Pemprov Sulsel selalu mengedepankan pencegahan, sehingga pencegahan ini menjadi proses edukasi yang lebih dominan.



"Dan hari ini ada 7 kepala OPD yang bersinggungan, tentu dengan melihat seksama konsen kita, aksi kita, karena kita ingin melihat masternya ada hari ke hari di tingkat," kata Abd Hayat .

Terakhir, Abdul Hayat juga menyampaikan target dan posisi yang akan dicapai ke depan dalam melakukan pendampingan pelayanan APBD dan APBN untuk percepatan pembangunan.

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi Wilayah IV KPK Niken Ariati menyampaikan bahwa, pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut pertemuan beberapa hari lalu Plt Gubernur Sulsel danSekdaprov.



"Kami meminta agar program-program disusun dengan baik dan akuntabel. Karena saya yakin, kolaborasi bapak/ibu bisa menghasilkan energi yang positif," katanya.

"Kegiatan kita pada siang hari ini kami harapkan bisa menghasilkan rencana aksi yang inventatif yang bisa Bapak Ibu kerjakan dengan output setinggi-tingginya semaksimal mungkin," tambahnya.

Niken Ariati juga meminta agar penetapan APBD untuk Pemprov Sulsel tidak terlambat. Sebab, tahun ini terdapat 321 pemda terlambat melakukan penetapan APBD.



"Sekarang kita berproses mohon dipantau terus kalau memang ada kendala tolong disampaikan. Kemudian selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah kami berharap pemprov juga melakukan pembinaan kepada pemda-pemda yang ada dalam konteks monitoring dan evaluasi (monev). Karena menurut kami, monev terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan terhadap penyusunan APBD pemda," pintanya.

Diketahui, 7 OPD lingkup Pemprov Sulsel mendapat penghargaan yakni, Kepala Bappelitbangda, Kepala Bapenda, Kepala Biro Barang dan Jasa, Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas PTSP, Kepala BKAD, Kepala BKD.