Sudirman Sulaiman Sebut Peranan APIP dan BPK Penting Kawal Pemerintah Daerah

"Saya melihat di Sulsel ini secara makro, ketika melihat APBD tidak turun maka ini akan bermasalah secara signifikan. Artinya, pergerakan kemandirian ekonomi di Sulsel masih banyak berpatokan pada penyerapan anggaran dan distribusi sistem APBD kami dalam menggerakkan sistem ekonomi pemerintahan di Sulsel ini," pungkasnya.

Ia juga menilai bahwa Anggaran Desa juga dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional.

"Ketika sektor padat karya dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja. Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan," tutupnya.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufik Purwanto Mengaku Pemerintah daerah sejak awal dapat merasa terkawal oleh APIP dan BPKP.

"Pemda dari awal harus terkawal baik APIP maupun BPKP mulai dari perencanaan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan," ucapnya.

Ia juga menekankan penanganan Pandemi Covid-19 diharapkan bisa ditangani dengan baik dengan kolaborasi. Serta APIP selaku badan pengawasan internal dapat bekerja secara optimal.



"Bagaimana peran APIP sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah . Dan perlu keharmonisan dalam pengawasan intern. Untuk menunjukkan selalu berkomitmen dalam upaya bersama mengawal akuntabilitas keuangan daerah," sebutnya.

Diketahui, Kegiatan yang juga di hadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani, Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kepala Perwakilan BPK Sulsel. mengangkat tema Pengawasan Intern BPK - Inspektorat Daerah Dalam Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 di Sulsel.