Dana Lenyap selama 5 Tahun, Kades se-Kabupaten Blitar Boikot Musrenbang
loading...
A
A
A
Kondisi menghilangnya alokasi dana musrenbang secara tiba tiba berlangsung sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, yakni sejak masa pemerintahan Bupati Blitar Rijanto. Anehnya, dalam laporan keuangan, anggaran musrenbang tersebut tetap cair, namun dialihkan pos lain.
Tugas mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mempertanyakan kepada Bappeda selaku leading sektor. Namun Bappeda tidak bisa menjelaskan. Informasi yang dihimpun, menghilangnya anggaran Musrenbang diduga karena ada intervensi dari legislatif.
Anggaran dialihkan untuk kepentingan program pokok pikiran (Pokir) DPRD. "Informasi dari Bappeda diduga karena ada intervensi dari DPRD," kata Tugas menjelaskan. Tugas berharap polemik lenyapnya anggaran Musrenbang tidak terulang pada tahun anggaran 2021.
Jika kembali terjadi, kata Tugas, mayoritas kades di Kabupaten Blitar siap memboikot pelaksanaan musrenbang. Saat ini tercatat ada 207 desa di 22 kecamatan yang menyatakan siap boikot. Sedangkan 13 desa sisanya akan menyusul. "Kalau terulang lagi, kades di Kabupaten Blitar siap boikot. Bulan Agustus kita akan turun jalan," tegasnya.
Tugas mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali mempertanyakan kepada Bappeda selaku leading sektor. Namun Bappeda tidak bisa menjelaskan. Informasi yang dihimpun, menghilangnya anggaran Musrenbang diduga karena ada intervensi dari legislatif.
Anggaran dialihkan untuk kepentingan program pokok pikiran (Pokir) DPRD. "Informasi dari Bappeda diduga karena ada intervensi dari DPRD," kata Tugas menjelaskan. Tugas berharap polemik lenyapnya anggaran Musrenbang tidak terulang pada tahun anggaran 2021.
Jika kembali terjadi, kata Tugas, mayoritas kades di Kabupaten Blitar siap memboikot pelaksanaan musrenbang. Saat ini tercatat ada 207 desa di 22 kecamatan yang menyatakan siap boikot. Sedangkan 13 desa sisanya akan menyusul. "Kalau terulang lagi, kades di Kabupaten Blitar siap boikot. Bulan Agustus kita akan turun jalan," tegasnya.
(shf)
Explore More