Masyarakat Baduy Tolak Bantuan Dana Desa Rp2,5 Miliar, Ini Alasannya
loading...
Masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa (DD) Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah. Alasannya karena bantuan itu berbenturan dengan aturan adat. Foto/Fariz Abdullah
A
A
A
LEBAK - Masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa (DD) sebesar Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa. Alasannya karena bantuan itu berbenturan dengan aturan adat.
Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Oom membenarkan bahwa Baduy sudah sejak lama tidak menerima bantuan dana desa (DD).
"Hante, hante masuk, atu sulit dicaritakeunana (tidak, tidak masuk (DD ke Pemdes Kanekes), ya sulit diceritakannya). Intinya sulitnya itu karena berbenturan dengan aturan adat," kata Oom dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Oom, namun masyarakat Baduy lebih memilih untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada, tanpa campur tangan dana dari luar.
"Kami menghargai bantuan yang diberikan, tetapi kami lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan kami tanpa melibatkan dana dari luar, termasuk dana desa," kata Jaro Oom.
Penolakan masyarakat Adat Baduy melalui Desa Kanekes ini bukanlah pertama. Penolakan DD oleh Desa Kenekes sudah terjadi pada tahun 2017 hingga 2022.
Penolakan DD oleh Adat Baduy bukan berarti menolak bantuan melainkan Adat Baduy untuk menjaga kearifan lokal yang sangat kuat dan mereka memilih untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan pada dana dari luar.
Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Oom membenarkan bahwa Baduy sudah sejak lama tidak menerima bantuan dana desa (DD).
"Hante, hante masuk, atu sulit dicaritakeunana (tidak, tidak masuk (DD ke Pemdes Kanekes), ya sulit diceritakannya). Intinya sulitnya itu karena berbenturan dengan aturan adat," kata Oom dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Oom, namun masyarakat Baduy lebih memilih untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada, tanpa campur tangan dana dari luar.
"Kami menghargai bantuan yang diberikan, tetapi kami lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan kami tanpa melibatkan dana dari luar, termasuk dana desa," kata Jaro Oom.
Penolakan masyarakat Adat Baduy melalui Desa Kanekes ini bukanlah pertama. Penolakan DD oleh Desa Kenekes sudah terjadi pada tahun 2017 hingga 2022.
Penolakan DD oleh Adat Baduy bukan berarti menolak bantuan melainkan Adat Baduy untuk menjaga kearifan lokal yang sangat kuat dan mereka memilih untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan pada dana dari luar.
Lihat Juga :
