Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Milik Masyarakat di Kobar Harus Digalakkan
Kamis, 18 Maret 2021 - 11:27 WIB
loading...
Anggota DPRD Kobar dari Komisi B Dicky Zulkarnaen. (Ist)
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng meminta kepada Pemkab Kobar melalui intansi terkait agar menggencarkan sosialisasi perihal adanya bantuan dana peremajaan tanaman kelapa sawit milik masyarakat. Dimana bantuan tersebut dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS).
Anggota DPRD Kobar dari Komisi B Dicky Zulkarnaen menilai, sosialisasi terkait bantuan tersebut masih minim dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kobar, sehingga para petani kelapa sawit banyak yang tidak mengetahui bantuan dari pemerintah pusat.
"BPDPKS ini di bawah kementerian keuangan, selama ini pemerintah pusat mengucurkan bantuan untuk masyarakat di daerah, dalam hal ini khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana bantuan tersebut antara lain berbentuk PSR (Peremajaan Sawit Rakyat)," Kata Dicky Zulkarnaen dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kobar, Kamis 18 Maret 2021.
Menurut Dicky, sebenarnya banyak bantuan dana dari pusat bagi masyarakat petani, selain bantuan untuk peremajaan sawit rakyat, juga ada bantuan untuk sarana prasana perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga ada bantuan untuk peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini bantuan dalam bentuk beasiswa untuk anak petani kelapa sawit.
"Jadi kami sangat kami sayangkan, sebab semua bantuan dari pusat itumasih bisa dibilang asing atau belum terdengar di telinga para petani sawit di wilayah Kobar, hanya beberapa kelompok tani saja yang mengetahuinya dan itupun jumlahnya tidak banyak, hal ini kami ketahui ketika kami dari komisi B DPRD melakukan konsultasi ke dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah," katanya. Baca: Jambret Nenek Penumpang Becak, Dua Residivis Ditembak Polisi.
Lanjutnya, Dicky menjelaskan, bahwa untuk bantuan dana PSR ( peremajaan sawit rakyat ) saja yang disediakan 1000 hektar di tahun 2020, sementara yang terserap hanya sekitar 400 an hektar saja. Ini artinya perlu sosialisasi yang lebih lagi dari pemerintah daerah agar kebijakan ini bisa dirasakan oleh semua petani sawit di Kobar.
"Kami sangat mengharapkan Dinas terkait lebih gencar lagi memberikan informasi kepada masyarakat petani, karena sangat disayangkan, bantuan yang sangat banyak ini tidak dapat terserap dengan maksimal, bukan dikarenakan masyarakat (petani sawit) tidak mau, tapi karena mereka masih banyak yang tidak mengetahui akan informasi bantuan ini," pungkasnya. Baca Juga: Keluarga Briptu Benson Berharap Keajaiban seperti Abrib Asep yang Ditemukan di RSJ Banda Aceh.
Anggota DPRD Kobar dari Komisi B Dicky Zulkarnaen menilai, sosialisasi terkait bantuan tersebut masih minim dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Kobar, sehingga para petani kelapa sawit banyak yang tidak mengetahui bantuan dari pemerintah pusat.
"BPDPKS ini di bawah kementerian keuangan, selama ini pemerintah pusat mengucurkan bantuan untuk masyarakat di daerah, dalam hal ini khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, dimana bantuan tersebut antara lain berbentuk PSR (Peremajaan Sawit Rakyat)," Kata Dicky Zulkarnaen dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kobar, Kamis 18 Maret 2021.
Menurut Dicky, sebenarnya banyak bantuan dana dari pusat bagi masyarakat petani, selain bantuan untuk peremajaan sawit rakyat, juga ada bantuan untuk sarana prasana perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga ada bantuan untuk peningkatan sumber daya manusia, dalam hal ini bantuan dalam bentuk beasiswa untuk anak petani kelapa sawit.
"Jadi kami sangat kami sayangkan, sebab semua bantuan dari pusat itumasih bisa dibilang asing atau belum terdengar di telinga para petani sawit di wilayah Kobar, hanya beberapa kelompok tani saja yang mengetahuinya dan itupun jumlahnya tidak banyak, hal ini kami ketahui ketika kami dari komisi B DPRD melakukan konsultasi ke dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah," katanya. Baca: Jambret Nenek Penumpang Becak, Dua Residivis Ditembak Polisi.
Lanjutnya, Dicky menjelaskan, bahwa untuk bantuan dana PSR ( peremajaan sawit rakyat ) saja yang disediakan 1000 hektar di tahun 2020, sementara yang terserap hanya sekitar 400 an hektar saja. Ini artinya perlu sosialisasi yang lebih lagi dari pemerintah daerah agar kebijakan ini bisa dirasakan oleh semua petani sawit di Kobar.
"Kami sangat mengharapkan Dinas terkait lebih gencar lagi memberikan informasi kepada masyarakat petani, karena sangat disayangkan, bantuan yang sangat banyak ini tidak dapat terserap dengan maksimal, bukan dikarenakan masyarakat (petani sawit) tidak mau, tapi karena mereka masih banyak yang tidak mengetahui akan informasi bantuan ini," pungkasnya. Baca Juga: Keluarga Briptu Benson Berharap Keajaiban seperti Abrib Asep yang Ditemukan di RSJ Banda Aceh.
(nag)
Lihat Juga :
