52 OPD Pemkot Makassar Bakal Dirombak, Lelang Jabatan Segera Dibuka
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto secara tegas menyampaikan akan merombak total 52 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar .
Tidak hanya fokus mengisi jabatan lowong, Danny juga bakal mengevaluasi kinerja pejabat definitif. Mulai dari jabatan kepala OPD hingga camat.
"Jadi bukan cuma 16 kepala OPD. Tapi semua 52 OPD akan kita rombak," tegas Danny, Kamis (4/3/2021).
Dia mengatakan secepatnya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terkait rencana lelang jabatan eselon II.
Begitu pun dengan job fit. Jelasnya, kata Danny, dia ingin mereformasi semua tatanan pemerintahan di Kota Makassar. "Saya kira tidak cukup sebulan ini saya bisa rombak semua," ungkap dia.
Rencana mutasi pejabat sudah sejak awal digembor-gemborkan Danny. Bahkan pada rapat perdana, dia langsung mengganti 15 pelaksana tugas (Plt) kepala OPD.
Diantaranya, Dinas Kebudayaan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwasata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).
Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretaris DPRD, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Camat Ujung Pandang.
Sementara, Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar , Andi Siswanta Attas mengatakan belum ada petunjuk lebih lanjut terkait rencana lelang jabatan eselon II.
"Belum ada informasi yang sampai ke saya kapan mau dibuka (lelang jabatan)," ucap Siswanta.
Kata dia, sejauh ini pihaknya baru diminta untuk menghentikan pelaksanaan lelang jabatan yang dibuka pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makasaar Rudy Djamaluddin .
Alasannya, dinilai tidak sesuai prosedur. Seperti, tidak adanya koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih. Apalagi pejabat yang lolos seleksi disebut tidak sejalan dengan visi-misi Danny-Fatma.
"Dengan dasar itu diberhentikan, tapi belum ada sampai ke saya untuk membuka kembali atau melanjutkan," ungkap dia.
Siswanta juga belum mengetahui jumlah jabatan yang akan dilelang. Namun sejauh ini ada 16 jabatan eselon II Pemkot Makassar yang lowong. Termasuk jabatan Asisten III.
Meski begitu, rencana lelang jabatan juga mesti dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Jangan sampai terjadi pembatalan lagi seperti 2019 lalu.
"Kita sudah belajar dari masa lalu. Kalau sudah ada perintah kita bermohon ke Kemendagri dan KASN melalui Pemprov Sulsel ," tutup dia.
Tidak hanya fokus mengisi jabatan lowong, Danny juga bakal mengevaluasi kinerja pejabat definitif. Mulai dari jabatan kepala OPD hingga camat.
"Jadi bukan cuma 16 kepala OPD. Tapi semua 52 OPD akan kita rombak," tegas Danny, Kamis (4/3/2021).
Dia mengatakan secepatnya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terkait rencana lelang jabatan eselon II.
Begitu pun dengan job fit. Jelasnya, kata Danny, dia ingin mereformasi semua tatanan pemerintahan di Kota Makassar. "Saya kira tidak cukup sebulan ini saya bisa rombak semua," ungkap dia.
Rencana mutasi pejabat sudah sejak awal digembor-gemborkan Danny. Bahkan pada rapat perdana, dia langsung mengganti 15 pelaksana tugas (Plt) kepala OPD.
Diantaranya, Dinas Kebudayaan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwasata, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).
Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perikanan dan Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Sekretaris DPRD, Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan Camat Ujung Pandang.
Sementara, Plt Kepala BKPSDM Kota Makassar , Andi Siswanta Attas mengatakan belum ada petunjuk lebih lanjut terkait rencana lelang jabatan eselon II.
"Belum ada informasi yang sampai ke saya kapan mau dibuka (lelang jabatan)," ucap Siswanta.
Kata dia, sejauh ini pihaknya baru diminta untuk menghentikan pelaksanaan lelang jabatan yang dibuka pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makasaar Rudy Djamaluddin .
Alasannya, dinilai tidak sesuai prosedur. Seperti, tidak adanya koordinasi dengan Wali Kota Makassar terpilih. Apalagi pejabat yang lolos seleksi disebut tidak sejalan dengan visi-misi Danny-Fatma.
"Dengan dasar itu diberhentikan, tapi belum ada sampai ke saya untuk membuka kembali atau melanjutkan," ungkap dia.
Siswanta juga belum mengetahui jumlah jabatan yang akan dilelang. Namun sejauh ini ada 16 jabatan eselon II Pemkot Makassar yang lowong. Termasuk jabatan Asisten III.
Meski begitu, rencana lelang jabatan juga mesti dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Jangan sampai terjadi pembatalan lagi seperti 2019 lalu.
"Kita sudah belajar dari masa lalu. Kalau sudah ada perintah kita bermohon ke Kemendagri dan KASN melalui Pemprov Sulsel ," tutup dia.
(agn)