JCW Kritik Pertemuan KPK dan Gubernur DIY Sri Sultan
Kamis, 18 Februari 2021 - 16:07 WIB
loading...
Foto dok/SINDOnews
A
A
A
YOGYAKARTA - Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta hari ini bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pertemuan yang dilakukan sehari setelah penggeledahan kantor Badan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan dan Olahraga terkait korupsi pembangunan stadion Mandala Krida ini menuai kritikan dari Jogja Corruption Watch (JCW).
Aktivis JCW Baharudin Kamba mengatakan, pertemuan Wakil Ketua KPK dengan Gubernur DIY justru kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Dia khawatir hal ini justru memperlambat upaya penuntasan dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta." Saya kira ini kontras dengan langkah KPK. Karena sudah dua kali pertemuan dilakukan dengan Sultan. Ada apa ini," terangnya Kamis (18/2/2021). Baca juga:Sultan HB X Masih Kaji Kemungkinan Penerapan PSBB di Yogyakarta
Menurutnya, aksi KPK dengan penggeledahan yang dilakukan tersebut juga terkesan lamban. Ini lantaran juru bicara KPK menyampaikan adanya tersangka kasus korupsi proyek senilai Rp 35 miliar ini pada bulan Nopember 2020 lalu. Meskipun belum ada penetapan nama lengkap tersangka, namun baru kali ini penggeledahan dilakukan. "Ini menjadi tanda tanya besar karena baru kali ini melakukan penggeledahan di dua kantor tersebut," ulasnya. Baca juga: Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Penerima Vaksin COVID-19, Ini Alasannya
Dengan lambannya penyidikan kasus ini, terlebih lagi dengan penggeledahan yang baru dilakukan saat ini, maka barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait akan hilang atau dihilangkan. "Kemudian pertemuan antara Gubernur DIY dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dalam rangka pencegahan korupsi namun tim penyidikan KPK melakukan penggeledahan (penindakan). Hal ini sangat kontras sekali. Karena disatu sisi KPK melakukan penindakan dengan melakukan penggeledahan namun Alexander Mawarta membahas upaya pencegahan korupsi di wilayah DIY," pungkasnya.
Aktivis JCW Baharudin Kamba mengatakan, pertemuan Wakil Ketua KPK dengan Gubernur DIY justru kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Dia khawatir hal ini justru memperlambat upaya penuntasan dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta." Saya kira ini kontras dengan langkah KPK. Karena sudah dua kali pertemuan dilakukan dengan Sultan. Ada apa ini," terangnya Kamis (18/2/2021). Baca juga:Sultan HB X Masih Kaji Kemungkinan Penerapan PSBB di Yogyakarta
Menurutnya, aksi KPK dengan penggeledahan yang dilakukan tersebut juga terkesan lamban. Ini lantaran juru bicara KPK menyampaikan adanya tersangka kasus korupsi proyek senilai Rp 35 miliar ini pada bulan Nopember 2020 lalu. Meskipun belum ada penetapan nama lengkap tersangka, namun baru kali ini penggeledahan dilakukan. "Ini menjadi tanda tanya besar karena baru kali ini melakukan penggeledahan di dua kantor tersebut," ulasnya. Baca juga: Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Penerima Vaksin COVID-19, Ini Alasannya
Dengan lambannya penyidikan kasus ini, terlebih lagi dengan penggeledahan yang baru dilakukan saat ini, maka barang bukti berupa dokumen-dokumen terkait akan hilang atau dihilangkan. "Kemudian pertemuan antara Gubernur DIY dan Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta dalam rangka pencegahan korupsi namun tim penyidikan KPK melakukan penggeledahan (penindakan). Hal ini sangat kontras sekali. Karena disatu sisi KPK melakukan penindakan dengan melakukan penggeledahan namun Alexander Mawarta membahas upaya pencegahan korupsi di wilayah DIY," pungkasnya.
(don)
Lihat Juga :
