Tolak Tambang Nikel, Bentrokan Pecah di Depan Polda Sulawesi Tenggara
loading...
Ricuh terjadi saat demonstrasi di depan Polda Sulawesi Tenggara. Para demonstran melakukan penolakan pertambangan nikel di Pulau Kecil di Kabupaten Tengah, Foto/iNews TV/Febriyono Tamenk
A
A
A
KENDARI - Aksi unjuk rasa menolak penambangan nikel di Pulau Kecil di Buton Tengah, yang berlangsung di depan kantor Polda Sulawesi Tenggara, Senin (15/2/2021) siang, berlangsung ricuh .
Masa aksi yang melakukan orasi berusaha dihalangi oleh pihak kepolisian, akibatnya saat akan diamankan, salah seorang polisi dibawa lari pendemo dengan menggunakan mobil komando.
Sontak para pengunjuk rasa lari kocar-kacir menghindar dari kejaran petugas kepolisian. Salah seorang pengunjuk rasa berhasil ditangkap dan diamankan ke Pos Provos Polda Sulawesi Utara.
Polisi mengambil langkah tegas untuk menghentikan orasi tersebut, karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Aksi demonstrasi tersebut, dinilai menimbulkan kerumunan massa yang dikawatirkan menjadi klaster penularan COVID-19.
Sementara koordinator aksi, Arief menegaskan, aksi unjuk rasa dilakukan elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara, karena ada pelanggaran berupa melakukan eksploitasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). "Kami menuntut Polri, menangkap para pelaku penambangan ilegal," tegasnya.
Masa aksi yang melakukan orasi berusaha dihalangi oleh pihak kepolisian, akibatnya saat akan diamankan, salah seorang polisi dibawa lari pendemo dengan menggunakan mobil komando.
Sontak para pengunjuk rasa lari kocar-kacir menghindar dari kejaran petugas kepolisian. Salah seorang pengunjuk rasa berhasil ditangkap dan diamankan ke Pos Provos Polda Sulawesi Utara.
Polisi mengambil langkah tegas untuk menghentikan orasi tersebut, karena saat ini masih masa pandemi COVID-19. Aksi demonstrasi tersebut, dinilai menimbulkan kerumunan massa yang dikawatirkan menjadi klaster penularan COVID-19.
Sementara koordinator aksi, Arief menegaskan, aksi unjuk rasa dilakukan elemen mahasiswa di Sulawesi Tenggara, karena ada pelanggaran berupa melakukan eksploitasi tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). "Kami menuntut Polri, menangkap para pelaku penambangan ilegal," tegasnya.
(eyt)
Explore More