Aliansi Raja Ampat Bersatu Tuntut Polri dan Kejaksaan Serius Tangani Kasus Hukum di Kabupaten Bahari

RAJA AMPAT - Banyaknya kasus-kasus hukum yang jalan di tempat dan seolah diabaikan penegak hukum di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Raja Ampat, membuat puluhan warga masyarakat geram.

Masyarakat dan sejumlah tokoh dari lembaga adat yang tergabung dalam Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB) menduduki halaman Mapolres Raja Ampat, di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, Selasa siang (02/02/2021) pukul 12.15 WIT siang tadi.

Kedatangan mereka untuk demonstrasi sekaligus menuntut Polres Raja Ampat segera menyelesaikan sejumlah kasus-kasus hukum. Terutama penanganan beberapa dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjadi perhatian publik tapi mandeg.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Rp8,8 Miliar di Bank Kalbar, Kejati Tahan Dua Kontraktor

Sebelum menuju ke mapolres, puluhan masa aksi berkumpul di halaman Sekretariat ARAB dan melakukan iring-iringan kendaraan roda dua dan roda empat menuju Mapolres Raja Ampat dengan 20 unit kendaraan roda dua, dan 5 unit kendaraan roda empat dilengkapi satu set sound sistem.

Ketua ARAB, Pdt. Albert Mayor, S.Ag,.MM menyampaikan, kedatangan pihaknya bertujuan untuk mempertanyakan penanganan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang ada di kabupaten Raja Ampat. Karena lanjut Albert, proses penanganannya sampai dengan saat ini belum juga dituntaskan.

Padahal kata Albert kasus-kasus tersebut sudah bertahun-tahun berjalan. Apalagi Albert menilai, APBD yang telah dianggarkan dalam lima tahun berjalan sangatlah besar dibandingkan dengan masa kepemimpinan Markus Wanma sebelumnya. Namun, pembangunan di Raja Ampat saat ini tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai harapan masyarakat.

"Karena itu, kami masyarakat Raja Ampat tidak percaya terhadap proses penanganan hukum terhadap kasus-kasus yang ada. Sehingga, kami datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepada jajaran Polres Raja Ampat," ujarnya.

Baca juga: Sopir MPU Penabrak Polantas di Probolinggo Ditangkap saat Sembunyi di Rumah Pamannya

Orasi Departemen Sosial dan Tenaga Kerja di ARAB, Yohan Sauyai mengingatkan Polres Raja Ampat apabila tidak dapat menyelesaikan proses penanganan hukum terhadap kasus-kasus tersebut kiranya dapat dilimpahkan ke Polda Papua Barat.

Setelah beberapa jam melakukan aksi, massa kemudian diajak berdialog dengan Kapolres Raja Ampat di ruang utama Mapolres. Kapolres Raja Ampat, AKBP. Andre Julius William Manuputty, S.IK mengatakan terkat permasalahan pengadaan Septic Tank, kasus tersebut sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong dan Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

"Untuk kelanjutanya permasalahan tersebut sudah tidak bisa kami tangani lagi. Dikarenakan, sudah ditangani oleh instansi lain dalam hal ini Kejaksaan karena akan menjadi duplikasi kasus. Jadi, saran saya agar saudara sekalian dapat langsung menindaklanjutinya ke Kejaksaan supaya bisa langsung ditindak lanjuti," terangnya

Untuk kasus normalisasi kali Waisai, menurutnya, permasalahan ini sudah ditangani oleh Polda Papua Barat pada Tahun 2016 lalu. "Mungkin setelah kegiatan ini kami akan membuat laporan bahkan diakuinya setelah diliput langsung oleh media yang mana Bapak Kapolda Papua Barat pasti sudah tahu dan akan segera menindak lanjuti kasus tersebut," akunya.

Kasus Jalan Lingkar Waigeo (JLW) sudah ditangani oleh KPK sejak tahun 2016 lalu. Karena itu, pihaknya tidak bisa mengintervensi kasus tersebut. "Kasus JLW sudah ditangani KPK sejak Tahun 2016 lalu. Sebab itu, kami tidak bisa mengintervensi kasus tersebut," bebernya

Kemudian laporan terkait permasalahan penerimaan CPNS Formasi Tahun 2018 yang di Laporkan pada Bulan Desember 2020 lalu. "Kami berjanji dalam waktu dekat, akan membuat SP2HD. Selanjutnya, akan dikirimkan kepada Pelapor terkait perkembangan permasalahannya," ungkapnya.

Selanjutnya masalah dana COVID-19, hingga kini belum ada laporan. "Namun, kami akan mendalami pemasalahan tersebut," pungkas Kapolres.