Konspirasi Pejabat Gelapkan Aset Pemkot Bima Terungkap dalam RDP Dewan
Selasa, 02 Februari 2021 - 21:23 WIB
loading...
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawa
A
A
A
BIMA - Keberadaan aset milik Pemerintah Kota Bima , Nusa Tenggara Barat ( NTB ), yang dinyatakan hilang sejak tahun 2018 lalu, kini terungkap setelah DPRD setempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait.
Dua kali RDP yang digelar di ruang rapat komisi DPRD Kota Bima , telah menerangkan adanya konspirasi dari sejumlah pihak pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima . Berdasarkan informasi, awalnya aset yang tercatat pada Bagian Umum Pemkot Bima berupa 3 unit mobil mewah, sofa dengan harga puluhan juta rupiah, serta meja yang harganya tak jauh beda, telah dinyatakan hilang pada waktu itu.
Baca juga: Bendahara Pemkot Bima Memiliki Utang Ratusan Juta Sejak 2016, DPRD Gelar RDP Tertutup
Usut punya usut, setelah sekian tahun kasus tersebut tidak mencuat ke publik, akhirnya jelas setelah DPRD menggelar RDP kali kedua beberapa waktu lalu. Hingga dapat disimpulkan bahwa aset yang sebelumnya dinyatakan hilang, kini dapat disimpulkan bahwa aset tersebut telah digelapkan oleh oknum pejabat yang diduga atas perintah pimpinan daerah waktu itu.
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan mengemukakan, hal itu terungkap dari hasil RDP kedua yang digelar dengan sejumlah pihak terkait yakni Sekda Kota Bima Muhtar Landa, 2 orang mantan Kepala Bagian Umum JM dan RD, Bendahara bagian umum LD dan beberapa anggota fraksi lainnya.
“Dalam kronologis yang tercatat oleh LD,bahwa aset Pemkot Bima yang dinyatakan hilang pada tahun 2018 lalu, telah sengaja dibawa ke rumah mantan pejabat tinggi Pemerintah Kota Bima saat itu,” beber Alfian saat diwawancarai, Selasa (2/2/2021) sore.
Baca juga: Kasus Korupsi DPRD Kota Bima, Kejari Periksa Tiga Mantan Anggota Dewan
Melihat catatan kronologis dari LD, Dae Pawan sapaan akrab Alfian Indra Wirawan, juga menanyakan hal itu kepada dua mantan Kabag Umum Pemkot Bima yang menjabat saat itu. Di hadapan semua orang yang menghadiri sidang, JM dan RD turut mengakui jika aset yang diberitakan hilang dicuri tengah malam, sengaja digelapkan untuk dibawa ke rumah milik mantan pejabat tinggi daerah waktu itu.
“Dibeberkan LD tak hanya sofa dan kursi, juga ada pinjaman uang utang dari rentenir ratusan juta rupiah yang kini telah berbunga hingga Rp4.5 miliar, serta tiga unit mobil mewah yang dilelang murah untuk menggantikan uang utang piutang tersebut. Dan tiga unit mobil mewah yang dilelang, kini berada di tangan mantan pejabat,” ungkap Pawan, mengutip kronologis yang disampaikan LD.
Disimpulkan pula, dari hasil RDP tersebut bahwa awal diketahuinya aset digelapkan, pascapengganti Jabatan Sementara (PJS) Wali Kota Bima, hadir menggantikan Wali Kota yang sedang cuti karena urusan politik. Lantaran di ruangan PJS tidak terdapat sofa dan meja, akhirnya Sekda pun memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk mencari kursi dan meja yang hilang.
Baca juga: Bertahun-tahun Mangkrak, Wali Kota Bima Perbaiki Semua Fasilitas Penunjang PAD
“Entah saat itu Sekda memerintahkan untuk dicari meja dan kursi yang hilang, atau memang memerintahkan untuk membeli meja dan kursi yang baru. Namun semuanya telah terungkap dan didengar oleh semua orang yang berada dalam rapat," bebernya.
Meski kasus hilangnya aset milik Pemkot Bima telah lama terjadi, namun masih tetap tercatat hingga sekarang ini. “Yang namanya aset pasti tetap tercatat. Walau pun telah dilelang, namun bukti pelelangan pasti ada," tambahnya.
Setelah mengetahui kejelasan aset itu, DPRD Bima akan kembali menggelar rapat unsur pimpinan dewan serta menghadirkan seluruh fraksi, demi kejelasan sebuah masalah yang terjadi di Pemerintahan Kota Bima, Rabu (3/2/2021) besok.
Menurut Pawan, agenda selanjutkan yang akan dibahas yakni meminta pendapat fraksi, apakah kasus tersebut perlu dibawa ke pansus atau hanya berakhir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bima Ditetapkan Tersangka Pembangunan Dermaga Tanpa Izin
Dia menegaskan, kalau pun persoalan itu hanya sampai di RDP, maka dewan hanya bisa merekomendasi agar para pihak yang terlibat, segera menyelesaikan masalahnya, termasuk bertanggungjawab mengembalikan semua fasilitas atau aset yang katanya hilang pada saat itu.
“Jika tidak, rekomendasi juga kami akan sampaikan ke Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, untuk segera memproses masalah tersebut. Akan tetapi semua tergantung Wali Kota, apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak,” tandasnya.
Dua kali RDP yang digelar di ruang rapat komisi DPRD Kota Bima , telah menerangkan adanya konspirasi dari sejumlah pihak pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima . Berdasarkan informasi, awalnya aset yang tercatat pada Bagian Umum Pemkot Bima berupa 3 unit mobil mewah, sofa dengan harga puluhan juta rupiah, serta meja yang harganya tak jauh beda, telah dinyatakan hilang pada waktu itu.
Baca juga: Bendahara Pemkot Bima Memiliki Utang Ratusan Juta Sejak 2016, DPRD Gelar RDP Tertutup
Usut punya usut, setelah sekian tahun kasus tersebut tidak mencuat ke publik, akhirnya jelas setelah DPRD menggelar RDP kali kedua beberapa waktu lalu. Hingga dapat disimpulkan bahwa aset yang sebelumnya dinyatakan hilang, kini dapat disimpulkan bahwa aset tersebut telah digelapkan oleh oknum pejabat yang diduga atas perintah pimpinan daerah waktu itu.
Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan mengemukakan, hal itu terungkap dari hasil RDP kedua yang digelar dengan sejumlah pihak terkait yakni Sekda Kota Bima Muhtar Landa, 2 orang mantan Kepala Bagian Umum JM dan RD, Bendahara bagian umum LD dan beberapa anggota fraksi lainnya.
“Dalam kronologis yang tercatat oleh LD,bahwa aset Pemkot Bima yang dinyatakan hilang pada tahun 2018 lalu, telah sengaja dibawa ke rumah mantan pejabat tinggi Pemerintah Kota Bima saat itu,” beber Alfian saat diwawancarai, Selasa (2/2/2021) sore.
Baca juga: Kasus Korupsi DPRD Kota Bima, Kejari Periksa Tiga Mantan Anggota Dewan
Melihat catatan kronologis dari LD, Dae Pawan sapaan akrab Alfian Indra Wirawan, juga menanyakan hal itu kepada dua mantan Kabag Umum Pemkot Bima yang menjabat saat itu. Di hadapan semua orang yang menghadiri sidang, JM dan RD turut mengakui jika aset yang diberitakan hilang dicuri tengah malam, sengaja digelapkan untuk dibawa ke rumah milik mantan pejabat tinggi daerah waktu itu.
“Dibeberkan LD tak hanya sofa dan kursi, juga ada pinjaman uang utang dari rentenir ratusan juta rupiah yang kini telah berbunga hingga Rp4.5 miliar, serta tiga unit mobil mewah yang dilelang murah untuk menggantikan uang utang piutang tersebut. Dan tiga unit mobil mewah yang dilelang, kini berada di tangan mantan pejabat,” ungkap Pawan, mengutip kronologis yang disampaikan LD.
Disimpulkan pula, dari hasil RDP tersebut bahwa awal diketahuinya aset digelapkan, pascapengganti Jabatan Sementara (PJS) Wali Kota Bima, hadir menggantikan Wali Kota yang sedang cuti karena urusan politik. Lantaran di ruangan PJS tidak terdapat sofa dan meja, akhirnya Sekda pun memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk mencari kursi dan meja yang hilang.
Baca juga: Bertahun-tahun Mangkrak, Wali Kota Bima Perbaiki Semua Fasilitas Penunjang PAD
“Entah saat itu Sekda memerintahkan untuk dicari meja dan kursi yang hilang, atau memang memerintahkan untuk membeli meja dan kursi yang baru. Namun semuanya telah terungkap dan didengar oleh semua orang yang berada dalam rapat," bebernya.
Meski kasus hilangnya aset milik Pemkot Bima telah lama terjadi, namun masih tetap tercatat hingga sekarang ini. “Yang namanya aset pasti tetap tercatat. Walau pun telah dilelang, namun bukti pelelangan pasti ada," tambahnya.
Setelah mengetahui kejelasan aset itu, DPRD Bima akan kembali menggelar rapat unsur pimpinan dewan serta menghadirkan seluruh fraksi, demi kejelasan sebuah masalah yang terjadi di Pemerintahan Kota Bima, Rabu (3/2/2021) besok.
Menurut Pawan, agenda selanjutkan yang akan dibahas yakni meminta pendapat fraksi, apakah kasus tersebut perlu dibawa ke pansus atau hanya berakhir pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bima Ditetapkan Tersangka Pembangunan Dermaga Tanpa Izin
Dia menegaskan, kalau pun persoalan itu hanya sampai di RDP, maka dewan hanya bisa merekomendasi agar para pihak yang terlibat, segera menyelesaikan masalahnya, termasuk bertanggungjawab mengembalikan semua fasilitas atau aset yang katanya hilang pada saat itu.
“Jika tidak, rekomendasi juga kami akan sampaikan ke Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi, untuk segera memproses masalah tersebut. Akan tetapi semua tergantung Wali Kota, apakah kasus ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak,” tandasnya.
(nic)
Lihat Juga :
